LombokPost – Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB meminta tambahan waktu dalam membahas Rancangan APBD (RAPBD) 2026.
Dengan sisa waktu kurang dari 10 hari dari target pengesahan 28 November nanti, dewan merasa pesimistis bisa menuntaskan target pembahasan.
"Kami minta ke TPAD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Red) supaya waktu pembahasan bisa diperpanjang. Karena kami ingin serius bahas APBD ini," kata Anggota Banggar DPRD NTB Raden Nuna Abriadi, Jumat (21/11).
Disampaikan, dengan sisa waktu saat ini dinilai masih kurang untuk melakukan pembahasan. Sebab banyak belanja program yang harus disisir.
Setelah menyepakati target pendapatan, kini eksekutif akan menyisir rincian belanja di setiap OPD. Mana saja belanja yang produktif dan tidak produktif akan dipelototi satu per satu.
"Yang tidak ada relevansinya dengan apa yang tertuang di dalam RPJMD terutama program unggulan kepala daerah ini sebaiknya nanti rasionalisasi," jelasnya.
Rasionalisasi belanja, ujar dia, penting untuk mengurangi angka defisit yang mencapai Rp 111,2 miliar di APBD 2026.
Apalagi masih banyak belanja yang tidak relevan dengan program unggulan pemerintahan Iqbal-Dinda. Sehingga rasionalisasi belanja bukan bermaksud untuk memotong program kegiatan.
Tetapi dalam rangka penguatan efektivitas, efisiensi, dan fokus hasil, agar APBD Provinsi NTB tahun 2026 tetap sehat, berdaya ungkit terhadap kesejahteraan, serta menjaga kesinambungan fiskal menuju kemandirian daerah.
"Kami ingin mengalihkan belanja non prioritas kepada program unggulan daerah yang memiliki multiplayer effect ke masyarakat," pungkas Nuna.
Anggota Banggar lainnya Lalu Pelita Putra menambahkan belanja non prioritas bisa diarahkan untuk sejumlah kegiatan.
Khususnya yang menjadi program prioritas Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal. Seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, desa berdaya, penguatan ekonomi rakyat dan UMKM, pariwisata dan industri agromaritim.
"Saya program harus fokus dan mengacu RPJMD yang sudah ada," papar Pelita.
Apalagi RAPBD 2026 merupakan yang pertama dusun oleh pemerintahan Iqbal-Dinda. Ia mengingatkan, tema pembangunan 2026 adalah akselerasi pengentasan kemiskinan, ketahan pangan, penyiapan ekosistem industri agromaritim dan pengembangan destinasi wisata berkualitas berkelanjutan.
Tema ini diharapkan membawa dampak pada upaya pengentasan dan penurunan angka kemiskinan di NTB.
Menjadikan NTB sebagai lumbung pangan nasional, dengan fokus pada penguatan ketahanan pangan lokal, mendorong industrialisasi dan menjadikan pariwisata NTB sebagai destinasi pariwisata petualang berstandar internasional.
"Ini mencerminkan tujuan pembangunan NTB ke depan yang harus diikuti oleh seluruh OPD," pungkas politisi PKB itu.
Seperti diketahui, DPRD NTB menggelar rapat paripurna penandatangan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan APBD (RAPBD) 2026, Kamis (20/11).
Hasilnya, disepakati ada kenaikan pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Pendapatan disepakati sebesar Rp 5,640 triliun.
Naik 2,37 persen dibandingkan dengan rancangan KUA-PPAS awal sebesar Rp 5,490 triliun.
Hal ini juga berdampak pada kenaikan belanja daerah. Dari rancangan KUA-PPAS awal sebesar Rp 5,556 triliun naik menjadi Rp 5,751 triliun. Belanja daerah sedikit naik 3,52 persen atau sebesar Rp 195 miliar.
"Kenaikan ini setelah melihat potensi pendapatan asli daerah. Karena pertumbuhan ekonomi kita 6,9 persen tahun 2026," kata Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda.
Editor : Kimda Farida