LombokPost – Wacana agar kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD kembali menghangat.
Tawaran itu disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam momen malam puncak perayaan HUT ke-61 Partai Golkar, Jumat lalu (5/12).
Usulan itu pun disampaikan langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto yang hadir dalam acara itu.
Para petinggi parpol di NTB menanggapi beragam wacana tersebut. Sekretaris DPD I Golkar NTB Firadz Pariska mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke DPP Partai Golkar. "Kita ikuti bagaimana mekanisme di pusat saja," kata Firadz.
Ia yakin apa yang disampaikan Ketum Bahlil sudah melalui pertimbangan yang mendalam. Juga sudah dikaji bagiamana efeknya ke masyarakat ketika proses pilkada digelar secara langsung.
"Prinsipnya ini dilakukan atas pertimbangkan semata-mata untuk kebaikan bersama," ujar Firadz.
Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (OKK) DPD Gerindra NTB Sudirsah Sujanto mengatakan pihaknya akan tegak lurus terhadap keputusan DPP Gerindra.
"Kalau kami mengikuti pusat saja. Karena yang menentukan kebijakan kan pusat. Kita di daerah ini menerima apapun keputusan itu nanti," kata Sudirsah.
Disampaikan, usulan pilkada dikembalikan ke DPRD memang berangkat dari kerisauan. Selama ini pilkada secara langsung banyak memberikan efek negatif. Mulai dari ongkos politik yang mahal (high cost) serta maraknya politik uang.
"Saya kira itu bukan rahasia umum lagi. Justru pemilihan secara langsung money politic sangat keras," ujar Sudirsah.
Ia optimsitis jika pilkada diserahkan ke DPRD money politic tidak sebesar seperti pilkada langsung. Calon kepala daerah hanya perlu mengkondisikan partai politik asal anggota dewan.
"Kalau lewat DPRD, pengkondisian terpusat di tingkat parpol. Nggak bisa anggota bermain sendiri-sendiri. Jadi itu semua muaranya di parpol," ungkapnya.
Di sisi lain, sambungnya, pilkada lewat DPRD juga bisa mencegah konflik horizontal di tengah masyarakat. Selama ini banyak masyarakat terbelah karena berbeda pilihan.
Termasuk di internal keluarga sendiri. Sehingga harapannya, dengan melalui pilihan oleh DPRD, konflik di masyarakat bisa diminimalisir.
"Tapi apapun itu kita serahkan ke pusat yang punya kebijakan," pungkas anggota DPRD NTB itu.
Sementara itu, Wakil Ketua PDIP NTB Raden Nuna Abriadi memiliki pandangan berbeda. Ia tidak setuju jika semua pemilihan kepala daerah diserahkan ke DPRD. Sebab akan menciderai makna perjuangan dalam gerakan reformasi 1998.
"Salah satu perjuangan dalam reformasi 1998 adalah menyerahkan kedaulatan di tangan rakyat," kata Nuna.
Dia menyebut pemilihan langsung kepala daerah oleh rakyat sebagai buah reformasi yang tidak boleh dicabut begitu saja.
Ia berpandangan bahwa khusus untuk bupati/wali kota, pemilihannya harus melalui rakyat. Karena itu bagian dari otonomi daerah.
"Justru demokrasi kita mundur jika hak konstitusional rakyat diambil alih oleh elit melalui dewan," ujar Nuna.
Tapi ia cendrung setuju jika pemilihan gubernur dilakukan oleh DPRD. Dengan pertimbangan bahwa Pemprov merupakan pelaksanaan dari tugas perbantuan pemerintah pusat. Gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat.
"Pemprov ini kan melaksanakan fungsi-fungsi koordinasi. Karena Gubernur sebetulnya perpanjangan tangan dari Presiden di provinsi," paparnya.
Meski demikian, Nuna menekankan bahwa pendapat itu sebatas pandangan pribadi. Sebagai kader, pihaknya siap mendukung apapun keputusan dari DPP PDIP.
Sebelumnya sikap keras pernah dilontarkan Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus. Ia mengatakan partainya menolak keras terhadap gagasan pilkada tidak langsung.
Sistem itu dinilai sebagai ancaman terhadap hak konstitusional rakyat dan kemunduran demokrasi.
"Sungguh aneh kalau hak rakyat untuk memilih pemimpinnya lalu diambil dan diserahkan kepada segelintir elite di DPRD," tegas Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus.
Dia menyebut pemilihan langsung kepala daerah oleh rakyat sebagai buah reformasi yang tidak boleh dicabut begitu saja.
Di sisi lain, pemilihan kepala daerah oleh DPRD bukan hanya membuka ruang transaksional politik, tapi juga berisiko memperbesar intervensi kekuasaan.
"Kalau pilkada dilakukan oleh DPRD, instrumen negara bisa ikut campur. Itu sangat berdampak pada stabilitas politik nasional," tegas anggota Komisi II DPR RI itu.
Editor : Siti Aeny Maryam