LombokPost – Semakin banyak saja partai politik (parpol) besar yang mendukung sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD.
Satu per satu parpol penyokong koalisi Presiden Prabowo Subianto pun menyatakan dukungan terhadap sistem pilkada tidak langsung itu.
Setelah Golkar dan PKB, dukungan terhadap usulan pilkada lewat DPRD juga disampaikan Gerindra.
Sekjen Partai Gerindra Sugiono mengatakan pilkada lewat DPRD dinilai lebih efisien dan bisa menekan ongkos politik yang mahal.
"Saya kira Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya maupun rencana untuk melaksanakan pilkada oleh DPRD. Baik di tingkat bupati, wali kota maupun gubernur," kata Sugiono dalam keterangan persnya, Senin (29/12).
Disampaikan, pilkada melalui DPRD dinilai lebih efektif dan efisien. Mulai dari proses penjaringan kandidat, mekanisme pemilihan, hingga kebutuhan anggaran dan ongkos politik yang bisa ditekan.
Sugiono mencontohkan dana hibah untuk Pilkada pada periode 2015, misalnya. Saat itu dana hibah pilkada sebesar Rp 7 triliun.
Tapi angkanya meningkat drastis pada Pilkada 2024 hingga tembus sampai Rp 37 triliun.
"Dan itu jumlah yang sangat besar. Kalau itu digunakan untuk kegiatan yang sifatnya lebih produktif seperti upaya meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Sehingga saya kira ini adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan," paparnya.
Ongkos politik yang mahal itu, sambung dia, kerap menjadi hambatan bagi sosok yang berkompeten. Karena harus menanggung biaya kampanye sebagai calon kepala daerah yang mahal.
"Kita terbuka saja, itu angkanya prohibitif. Mahal dan ini yang juga kita harus evaluasi," ujar Sugiono.
Ia berharap melalui pilkada tidak langsung bisa muncul sosok yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakatnya. Bisa maju tanpa harus dihalang-halangi oleh angka dan biaya kampanye yang besar.
Sebelumnya, dukungan terhadap pilkada tidak langsung disampaikan secara terbuka oleh Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dalam perayaan HUT ke-61 Partai Golkar, 5 Desember lalu.
Usulan itu pun disampaikan langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto yang hadir dalam acara itu.
"Banyak pro kontra. Tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR kabupaten atau kota biar tidak lagi pusing-pusing. Saya yakin ini perlu kajian mendalam," kata Bahlil.
Disampaikan, kajian itu dilakukan agar pilkada yang digelar tidak begitu kompleks.
Untuk itu, ia memandang pembahasan RUU Bidang Politik bisa dimulai tahun depan. Hal itu agar pembahasan RUU ini bisa dilakukan oleh DPR RI secara mendalam.
"Kami memandang pembahasan RUU bidang politik bisa dimulai tahun depan. Ini agar pembahasaannya bisa komprehensif, hati-hati, dan cermat, dengan melibatkan masukan yang luas. RUU Ini harus melalui kajian yang mendalam," ujarnya.
Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (OKK) DPD Gerindra NTB Sudirsah Sujanto mengatakan akan tegak lurus terhadap keputusan DPP Gerindra soal mekanisme pilkada.
"Kalau kami mengikuti pusat saja. Tentu pernyataan disampaikan oleh Pak Sekjen dengan kajian dan pertimbangan yang matang," kata Sudirsah.
Disampaikan, usulan pilkada dikembalikan ke DPRD memang berangkat dari kerisauan. Selama ini pilkada secara langsung banyak memberikan efek negatif. Mulai dari ongkos politik yang mahal (high cost) serta maraknya politik uang.
"Saya kira itu bukan rahasia umum lagi. Justru pemilihan secara langsung money politic sangat keras," ujar Sudirsah.
Ia optimsitis jika pilkada diserahkan ke DPRD money politic tidak sebesar seperti pilkada langsung. Calon kepala daerah hanya perlu mengkondisikan partai politik asal anggota dewan.
"Kalau lewat DPRD, pengkondisian terpusat di tingkat parpol. Nggak bisa anggota bermain sendiri-sendiri. Jadi itu semua muaranya di parpol," ungkap Anggota DPRD NTB itu.
Di sisi lain, pilkada lewat DPRD juga bisa mencegah konflik horizontal di tengah masyarakat.
Selama ini banyak masyarakat terbelah karena berbeda pilihan. Termasuk di internal keluarga sendiri.
"Sehingga harapannya, dengan melalui pemilihan oleh DPRD, konflik di masyarakat karena pilkada ini bisa diminimalisir," pungkasnya.
Editor : Kimda Farida