LombokPost – Komisi IV DPRD NTB mendorong perbaikan infrastruktur Pelabuhan Bangsal di Kabupaten Lombok Utara (KLU).
Pelabuhan pariwisata yang menjadi pintu masuk wisatawan ke Gili Tramena (Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air) ini dalam rusak di beberapa bagian.
Temuan itu berdasarkan hasil kunjungan lapangan rombongan Komisi IV, Rabu lalu (31/12).
"Kami memang menemukan sejumlah kerusakan struktur pelabuhan yang perlu segera ditangani," kata Anggota Komisi IV DPRD NTB H Suharto yang memimpin kunjungan kerja.
Anggota Komisi IV lainnya yang hadir adalah Efan Limantika dan Ahmad Dahlan. Dari pemprov, hadir juga Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB Sadimin dan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) NTB Ervan Anwar.
Suharto menyampaikan kerusakan salah satunya terdapat pada tiang pancang atau struktur dermaga yang mengalami pengikisan oleh air laut.
Akibatnya, struktur besinya sampai kelihatan. Kondisi ini berpotensi mempercepat korosi dan melemahkan struktur jika tidak segera dilakukan penanganan.
"Kami minta agar bagian tulangan besi yang sudah terbuka segera ditutup dan dilakukan penguatan sesuai standar teknis. Sehingga keamanan dermaga tetap terjaga," papar Suharto.
Selain itu, kerusakan juga terdapat pada karet pelindung dermaga (rubber bumper). Sebagian alat ini tidak berfungsi optimal.
Sehingga menyebabkan kapal yang bersandar mengalami benturan langsung dengan dinding dermaga yang keras. Ini meningkatkan risiko kerusakan kapal dan membahayakan keselamatan penumpang.
"Kami minta rubber bumper ini diganti secara bertahap atau menyeluruh sesuai tingkat kerusakannya," ujarnya.
Dewan juga mengecek pagar pengaman dan perlengkapan keselamatan penumpang. Pagar pengaman pelabuhan di beberapa titik perlu segera diganti atau diperkuat demi keselamatan penumpang, terutama pada jam padat wisata.
"Komisi IV menekankan aspek safety first sebagai standar minimal di pelabuhan pariwisata," ucap Suharto.
Akses jalan masuk menuju Pelabuhan Bangsal juga menjadi perhatian. DPRD meminta akses dari jalan raya menuju pelabuhan harus ditata. Sebab kekumuhan terlihat di beberapa titik. Aspal juga rusak.
Sehingga untuk mendukung citra pariwisata NTB, akses menuju pelabuhan harus mulus, aman, dan nyaman.
"Kami minta agar Dinas PUPR NTB berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara soal akses ini," imbuhnya.
Komisi IV juga meninjau area terminal boat di sisi kiri Pelabuhan Bangsal. Area tersebut dinilai sangat dibutuhkan sebagai tempat tambatan boat penumpang yang lebih tertata.
Selain mendukung ketertiban pelayanan dan keselamatan, penataan tambatan boat ini memiliki potensi untuk menambah pendapatan daerah melalui retribusi tambatan.
Sehingga DPRD mendorong Dishub NTB untuk melakukan penataan zonasi tambatan boat. Seperti jalur masuk dan keluar, titik parkir tambat, dan kapasitas kapal.
Juga harus ada penertiban mekanisme pungutan agar menjadi resmi dan transparan untuk meningkatkan layanan.
"Sehingga perlu ada regulasi retribusi. Ini untuk meningkatkan PAD," imbuh politisi NasDem itu.
Baca Juga: Paradoks Gili Tramena: Miliaran Rupiah Menguap, PAD Tinggal Sisa
Anggota Komisi IV lainnya Efan Limantika mengatakan Pelabuhan Bangsal memiliki peran strategis sebagai simpul transportasi pariwisata.
Selain melayani penyebarangan ke Gili Tramena, pelabuhan yang dikelola Provinsi NTB ini juga melayani penyeberangan antarpulau termasuk ke Pulau Bali.
"Pelabuhan Bangsal ini adalah pintu gerbang pariwisata internasional. Sehingga fasilitas dan pelayanannya harus dijaga," tegas Efan.
Disampaikan, Pelabuhan Bangsal menyumbang potensi PAD yang tidak sedikit ke daerah.
Sejak pemerintah pusat menyerahkan pengelolaan Pelabuhan Bangsal ke provinsi, jumlah PAD diperoleh dari tempat itu mencapai Rp1,4 miliar lebih.
Di tahun 2025, Pemprov NTB bahkan menargetkan PAD dari Pelabuhan Bangsal naik menjadi Rp 3 miliar lebih.
Editor : Kimda Farida