LombokPost – Ketua Fraksi Gerindra DPRD NTB Sudirsah Sujanto menangapi mutasi besar-besaran yang dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Jumat (9/1).
Dikatakan, rotasi pejabat tersebut adalah hak prerogatif gubernur. Mutasi dilakukan berdasarkan kebutuhan pemerintahan Iqbal-Dinda.
"Mutasi ini adalah hal yang biasa. Bukan sesuatu yang luar biasa. Ini hak prerogatif kepala daerah dalam kali ini gubernur," kata Sudirsah.
Disampaikan, gubernur memiliki pertimbangan tertentu dalam menempatkan pejabatnya. Hal itu sudah dikalkulasi sesuai kebutuhan.
Sehingga tugas ASN adalah bekerja sebaik-baiknya sesuai dengan penempatan tugas saat ini.
"Kami minta ASN khususnya kepala-kepala OPD fokus membantu gubernur mendukung dan menyukseskan visi misi beliau," paparnya.
Ketua Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPD Gerindra NTB itu juga menepis penilaian sebagian pihak bahwa mutasi itu dilakukan atas dasar subjektivitas.
Itu terlihat dari sebagian pejabat eselon II mengalami demosi. Jabatan mereka diturunkan dari eselon II menjadi eselon III.
"Saya pastikan tidak ada faktor like and dislike. Ini murni berdasarkan hasil evaluasi kinerja birokrasi," jelasnya.
Diketahui, ada lima pejabat yang turun eselon dari pejabat eselon II menjadi eselon III.
Mereka adalah kepala Biro Perekonomian Setda NTB Najamuddin Amy menjadi kepala Bidang Kelembagaan BKD NTB.
Kepala Dinas Perindustrian NTB Nuryanti menjadi kepala bidang Deposit Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB.
Kemudian Kepala Biro Adpim Setda NTB Khaerul Akbar menjadi Kepala Bidang Budidaya Kesehatan Hewan Disnakeswan NTB.
Kepala Biro Organisasi Setda NTB Taufiek Hidayat menjadi kepala Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB.
Staf Ahli Gubernur NTB Bidang Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur, dan Pembangunan Subhan menjadi kepala bidang di Dinas Sosial dan PPA NTB.
"Ini bagian dari evaluasi. Nanti akan dievaluasi kembali setiap tiga bulan. Kalau kinerja yang bersangkutan bagus, tidak menutup kemungkinan akan naik kembali," imbuh Sudirsah.
Lebih jauh dikatakan mutasi adalah bagian dari penyegaran birokrasi.
Sehingga mereka bisa bekerja lebih maksimal dalam membantu tercapainya visi misi gubenur. "Tentu kita harapkan ini membuat kinerja birokrasi Pemprov NTB semakin maksimal," jelasnya.
Pihaknya menekankan agar OPD fokus bekerja maksimal memenuhi target tripel agenda prioritas.
Yaitu menekan angka kemiskinan ekstrem, menciptakan kemandirian dan ketahanan pangan serta menciptakan destinasi pariwisata NTB yang semakin mendunia.
Editor : Jelo Sangaji