LombokPost – DPRD NTB menantikan kinerja jajaran pengurus baru PT BPR NTB (Perseroda). Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menetapkan Faisal sebagai Direktur Utama. Ia didampingi tiga orang direktur.
Yaitu Direktur Operasional dijabat oleh Lalu Didi Januari, Direktur Bisnis diemban Denda Sucihartiani, dan Zulkifli Hamdani sebagai Direktur Kepatuhan.
Sedangkan kursi Komisaris dijabat Lalu Mohammad Faozal dan Lalu Kholid Karyadi menjadi Komisaris Utama. RUPS juga menunjuk Komisaris Independen, yaitu Ria Prayuniarti dan Syarif Mustaan.
"Tentu kita menunggu inovasi dan gebrakan para pengurus baru ini," kata Ketua Komisi III DPRD NTB Sambirang Ahmadi, Rabu (4/3).
Pihaknya sudah menggelar rapat kerja dengan pengurus baru, Selasa lalu (3/3). DPRD pun menyoroti sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang harus diberesi para direksi. Yang paling utama terkait besarnya kredit macet atau Non Performing Loan (NPL). NPL PT BPR masih tercatat 14,35 persen. Ini masih jauh dari kriteria ideal 5 persen.
"Kami minta NPL ini diturunkan serendah-rendahnya. Minimal di bawah 10 persen," ujar Sambirang.
Pengurus yang baru terpilih bekerja keras menurunkan kredit macet sampai ke bawah 10 persen. Atau minimal sesuai dengan target Gubenur NTB Lalu Muhamad Iqbal yang memasang target NPL PT BPR NTB pada kisaran 8-9 persen.
"Ini target Pak Gubernur yang belum terpenuhi sampai sekarang. Yaitu menekan jadi 8-9 persen. Apalagi kalau bisa mencapai angka ideal 5 persen. Itu lebih bagus lagi," jelas Sambirang.
Angka NPL PT BPR yang masih menyentuh angka dua digit masih jauh dari standar aman Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK dan Bank Indonesia (BI) menetapkan batas aman NPL (bruto) maksimal adalah 5 persen. Itu dianggap sehat dan terkendali.
Sementara itu, jika sudah menyentuh dua digit, yaitu di atas 10 persen dan seterusnya, kondisi itu mencerminkan kualitas kredit dalam kondisi "lampu merah" atau tidak sehat.
Nah, tingginya angka NPL sangat merugikan perusahaan. Selain berpengaruh terhadap keuntungan, kredit macet yang tinggi bisa mempengaruhi kinerja keuangan. NPL yang terlampau besar bisa berdampak ke arus cash flow perusahaan.
"Kalau ini dibiarkan terus bisa berbahaya terhadap profil perusahaan ke depan," tegas politisi PKS itu.
Anggota Komisi III DPRD NTB Muhammad Aminullah mengatakan kredit macet pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini menjadi catatan serius. Ia meminta Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) melakukan audit investigasi.
"Makanya kita minta gubernur lakukan audit investigasi, biar masalah ini klir," ujar Maman, sapaan Muhammad Aminullah.
Politisi itu menilai hal tersebut harus menjadi catatan penting bagi Pemprov NTB, sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan harus melakukan evaluasi total.
Muncul kekhawatiran bahwa kredit macet yang tinggi akan mempengaruhi kinerja keuangan dan membuat perusahaan menjadi stagnan.
"Ini akan berdampak ke kinerja korporasi. Pengurus baru juga harus pikirkan bagaimana memberi kontribusi ke PAD berupa dividen ke depan," tegas Maman.
Editor : Marthadi