LombokPost – Masa angkutan mudik Lebaran 2026 semakin dekat. DPRD NTB meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Perumahan Kawasan Pemukiman (PUPRPKP) NTB untuk menyiapkan kemantapan infrastruktur menjelang arus mudik Lebaran.
Sebab infrastruktur jalan yang biasa menjadi rute mudik masih banyak yang mengalami kerusakan. Baik di Pulau Lombok maupun Sumbawa.
"Kami minta jalan rusak segara diperbaiki untuk kelancaran arus mudik Lebaran," kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB yang membidangi infrastruktur Sudirsah Sujanto, Jumat (6/3).
Perbaikan perlu dilakukan di titik-titik rawan untuk kelancaran arus mudik. Sebab hal itu rentan menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Nah, Pemprov bisa melajukan perbaikan lewat pemeliharaan rutin.
"Karena ini awal tahun kan belum bisa tender. Saya kira ini sifatnya pemeliharaan. Sudah ada anggaran pemeliharaan jalan di Dinas PUPRPKP," jelas Sudirsah.
Di Pulau Lombok, misalnya, ada beberapa jalur utama yang masih mengalami kerusakan. Seperti beberapa titik jalan rusak di ruas Praya, Lombok Tengah, menuju Keruak, Lombok Timur. Selain jalan berlubang, juga terdapat beberapa titik jalan yang mudah tergenang jika hujan. Kondisi ini sangat membahayakan pengguna jalan.
Sudirsah juga mengingatkan titik-titik rawan longsor. Seperti di kawasan Pusuk, ruas Rembiga-Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (KLU) serta kawasan Pusuk Sembalun, Lombok Timur.
"Dua titik ini sering kali longsor sampai menutupi badan jalan. Apalagi musim hujan masih berlangsung saat ini," paparnya.
Perbaikan jalan juga banyak dibutuhkan di Pulau Sumbawa. Mulai dari Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Kabupaten Sumbawa, Dompu hingga Bima. Beberapa titik rawan butuh perbaikan jalan sebelum masa arus mudik Lebaran.
Dalam rapat kerja dengan Dinas PUPRPKP NTB beberapa hari lalu, DPRD sudah mengingatkan pemprov untuk stand by. Aktif turun monitor di lapangan untuk memastikan kesiapan jalan.
"Ini juga menjadi penekanan Pak Gubernur (Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Red). Agar jalur mudik steril dari jalan rusak," imbuh Sudirsah.
Selain Dinas PUPRPKP, dewan juga mengingatkan Dinas Perhubungan (Dishub) NTB . Khususnya terkait kelayakan armada angkutan mudik. Baik moda transportasi darat, laut dan udara. Maka pemeriksaan kelaikan moda angkutan atau ramp check harus aktif dilakukan.
Dishub diminta melakukan ramp check terhadap kapal-kapal yang beroperasi di Pelabuhan Lembar, Gili Mas, hingga Pelabuhan Kayangan-Poto Tano. DPRD mewanti-wanti agar kapal-kapal tidak boleh beroperasi saat arus mudik Lebaran.
"Jangan sampai ada armada tua yang beroperasi. Ini tentu menjadi perhatian kami karena meresahkan pemudik," kata anggota Komisi IV DPRD NTB Abdul Rahim.
Jalur mudik yang berada di lereng bukit menjadi perhatian. Apalagi arus mudik 2026 ini bersamaan dengan potensi cuaca ekstrem. Beberapa daerah rawan terjadi erosi lahan dan memicu kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan.
Ujung-ujungnya rawan menimbulkan kecelakaan bagi pemudik. "Sehingga jalan yang melintasi lereng bukit ini betul-betul harus diwaspadai," kata Anggota Komisi IV lainnya Syamsul Fikri.
Tipologi jalan seperti itu tersebar di banyak titik. Di Pulau Lombok, misalnya. Mulai dari Senggigi, beberapa kawasan di Sekotong, Pusuk, serta Sembalun.
Di Pulau Sumbawa dari Poto Tano hingga Sape, banyak titik yang sudah dipetakan rawan longsor. Seperti kawasan Badas dan Lunyuk di Sumbawa. Di sana jalan melintasi kaki bukit. Begitu juga di sekitar Nanga Tumpu, Madapangga hingga Sape.
Nah, pihaknya meminta BPBD kabupaten/kota untuk siaga selama arus mudik dan balik nanti. Dia meminta alat-alat kebencanaan dan personel harus siaga penuh. "Kami di BPBD provinsi tetap mem-back up personel dan peralatan untuk kabupaten/kota," tegas Fikri.
Editor : Kimda Farida