Metropolis Nasional Ekonomi Bisnis Politika Hukrim Astra Honda NTB Sportivo Newstainment Pendidikan Video Dunia Teknologi Kesehatan Gaya Hidup Kuliner Lapsus Lifestyle Opini Aneka

Konsolidasi Organisasi, PPP dan PKB Tuntaskan Muscab April Nanti

Umar Wirahadi • Sabtu, 28 Maret 2026 | 06:06 WIB

Jajaran DPW PPP NTB menggelarRapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) awal Maret lalu yang menyepakati waktu muscab pada 6-22 April nanti.
Jajaran DPW PPP NTB menggelarRapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) awal Maret lalu yang menyepakati waktu muscab pada 6-22 April nanti.

LombokPost – Dua partai politik berbasis nahdliyin, PPP dan PKB, terus melakukan konsolidasi organisasi hingga ke tingkat bawah. Kedua partai itu telah menjadwalkan Musyawarah Cabang (Muscab) April nanti. 

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP NTB, misalnya, sudah menjadwalkan muscab di 10 DPC se-NTB.

"Semua DPC harus selesai muscab April ini," kata Ketua DPW PPP NTB H Muzihir, Kamis (26/3). 

Disampaikan, waktu pelaksanaan muscab digelar mulai tanggal 6-22 Apri nanti. Jadwal ini sudah disepakati dalam Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) awal Maret lalu.

Ia memastikan seluruh jajaran kepengurusan tingkat cabang sedang bergerak cepat memenuhi amanah Muskerwil DPW PKP NTB itu. 

"Seluruh DPC sudah bisa menyiapkan jadwal pelaksanaan muscab. Termasuk menentukan panitia dan waktu pelaksanaannya. Jadwal ini diajukan ke DPW untuk diagendakan," ujar Muzihir. 

Ia meminta pelaksanaan muscab bisa berjalan kondusif. Tidak ada lagi gejolak di internal yang memicu konflik internal Partai Kakbah. Sebab berbagai gejolak sangat rentan mengganggu konsolidasi partai ke depan. 

"Saya instruksikan tidak ada lagi riak-riak kegaduhan. Saya imbau ke seluruh kader untuk kembali bersatu," tegasnya. 

Muzihir juga memberikan catatan terhadap tiga ketua DPC yang dinilai tidak sejalan dengan garis partai. Yaitu DPC PPP Kabupaten Lombok Utara (KLU), Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan DPC PPP Kota Bima.

Sebab ketiga ketua DPC itu sampai saat ini tidak mengakui kepengurusan DPW di bawah kendali Muzihir. Konflik itu buntut dari perbedaan dukungan ketua umum dalam Muktamar PPP pada 2025 lalu.

Bahkan dalam sejumlah rapat penting seperti Rapimwil awal Maret lalu, tiga ketua DPC tidak hadir. Yaitu Ketua DPC PPP KLU Narsudin, Ketua DPC PPP KSB Amirudin Embeng, dan Ketua DPC PPP Kota Bima Syafriansar.

Karena tidak ada koordinasi sampai sekarang, Muzihir berencana untuk mengganti ketua DPC dengan Pelaksana Tugas (Plt) sampai nanti muscab terlaksana. 

DPW PKB NTB menggelar orientasi politik beberapa waktu lalu. Salah satu agendanya menyepakati pelaksanaan muscab pada 5 April nanti.
DPW PKB NTB menggelar orientasi politik beberapa waktu lalu. Salah satu agendanya menyepakati pelaksanaan muscab pada 5 April nanti.

"Partai tidak boleh kalah hanya gara-gara satu orang. Kalau tidak mau muscab, dengan sangat terpaksa kami akan Plt-kan," tegas Muzihir. 

Dijelaskan, dalam muscab nanti tidak akan memilih ketua DPC. Tapi menyusun tim formatur untuk menentukan pengurus periode berikutnya. Tim formatur terdiri dari lima orang.

Yaitu masing-masing satu unsur DPP, DPW, dan DPC. Serta dua anggota tim formatur dari perwakilan PAC. "Jadi tim formatur nanti yang akan bermusyawarah menentukan ketua DPC untuk dibawa ke DPP," jelas Wakil Ketua DPRD NTB itu. 

Sementara itu, DPW PKB NTB akan menggelar muscab untuk 10 DPC PKB pada 5 April nanti. Ini akan digelar serentak di masing-masing DPC se-NTB. "Jadi sehari muscab sudah selesai," kata Ketua DPW PKB NTB Lalu Hadrian Irfani.

Disampaikan, muscab DPC PKB akan dilakukan dengan riang gembira. "Potensi konflik sekecil apapun harus dihindari," tambah Hadrian.

Adapun tatacara pelaksanaan pemilihan ketua DPC sama dengan ketua DPW saat Musyawarah Wilayah (Muswil). Tim 9 yang terdiri dari unsur DPP dan DPW akan memilih lima calon nama untuk diusulkan sebagai ketua DPC.

Nah, lima nama di setiap DPC tersebut akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (UKK) di DPP PKB. Mereka akan dites mulai psikotes, integritas hingga kemampuan dalam manajerial kepemimpinan.

"Hasilnya nanti semua ditentukan oleh DPP. Yang mendapat amanah harus merangkul yang lain. Ini untuk memastikan organisasi tetap kompak dan utuh," ungkap Anggota DPR RI itu. 

 

Editor : Akbar Sirinawa
#Muzihir #Muscab #PPP #Konsolidasi Organisasi #PKB #Lalu Hadrian Irfani