LombokPost – Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi program pemerintah paling populer.
Hal ini terungkap dari survei terbaru yang digelar Poltracking Indonesia. Hasil survei menunjukkan mayoritas responden atau 88 persen publik tahu tentang program MBG.
"Meski banyak menuai sorotan publik, efektivitas MBG justru menjadi motor utama kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran," kata peneliti utama Poltracking Indonesia Masduri Amrawi melalui keterangan tertulis, kemarin (20/4).
Baca Juga: Zulhas Tegaskan Dapur MBG Harus Serap Produk Lokal Desa
Berdasarkan survei itu, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran berada di angka yang meyakinkan, yaitu 75,1 persen. Menariknya, dari 74,1 persen masyarakat yang menyatakan puas dengan kinerja pemerintah, faktor utama yang mendongkrak angka tersebut adalah keberhasilan dalam merealisasikan program MBG.
"Dari 88 persen publik tahu tentang program MBG, yang merasa puas terhadap program ini adalah 55 persen," jelas Masduri Amrawi.
Dalam survei yang sama, sebanyak 36,5 persen responden menyebut MBG sebagai program pemerintah yang paling dirasakan manfaatnya secara langsung. Angka ini melampaui berbagai program bantuan lain. Seperti bantuan subsidi upah (BSU) 11 persen maupun layanan kesehatan 9,6 persen.
Baca Juga: Dapur MBG di Lombok Tengah Ini Gunakan IPAL Standar ISO
Respons Gerindra
Gerindra NTB menyambut positif keberhasilan MBG dalam mendongkrak kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sekretaris DPD Gerindra NTB Nauvar Furqoni Farinduan mengatakan MBG tidak hanya dikenal sebagai program paling populer. Tetapi MBG juga memberikan dampak konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Khususnya di kalangan pelajar dan keluarga berpenghasilan rendah.
"MBG bukan sekadar program makan gratis. Melainkan bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia," kata Farin, sapaan karib Nauvar Furqoni Farinduan.
Menurutnya, program MBG juga terbukti memberikan efek domino terhadap perekonomian lokal. Terutama di sektor pertanian. "MBG terbukti menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi di tingkat akar rumput. Termasuk di NTB," ujarnya.
Bendahara DPD Gerindra NTB Lalu Wirajaya tidak menampik masih banyak kritik publik yang mengarah ke sejumlah program prioritas Presiden Prabowo itu. Di NTB, contohnya, sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG menjadi sorotan. Kritik publik bermacam-macam. Mulai dari hitungan porsi makanan yang tidak sesuai harga, nilai gizi pada menu, hingga adanya temuan buah yang rusak dan busuk yang ikut didistribusikan kepada siswa.
"Terhadap SPPG yang seperti ini kami minta untuk ditindak tegas. Harus ada evaluasi agar MBG semakin dirasakan manfaatnya," papar Wirajaya.
Setiap aduan maupun temuan di lapangan, pihaknya langsung menindaklanjuti dengan melakukan koordinasi bersama Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) di kabupaten/kota. Pihaknya juga tidak akan memberi toleransi terjadi insiden keracunan yang membahayakan anak-anak. Ia mendorong BGN untuk mengusut tuntas kasus keracunan dan menindak tegas oknum di dalamnya. Agar kejadian serupa tidak terulang lagi. "Sanksi tegas harus dilakukan terhadap SPPG sesuai ketentuan. Semua ada SOP secara jelas," tegasnya.
Ketua Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPD Gerindra NTB Sudirsah Sujanto menambahkan pihaknya akan terus mengawal program prioritas Presiden Prabowo itu. Tujuannya agar pelaksanaan program di lapangan benar-benar berjalan sesuai harapan. "Kami melihat pelaksanaan MBG makin baik hari ini. Tapi kami terus mendorong agar tata kelola SPPG harus terus dibenahi sesuai SOP dari BGN," imbuh Sudirsah. (mar/r2)
Editor : Redaksi