LombokPost — Sebagai provinsi kepulauan, NTB sangat kaya dengan potensi agromaritim.
Seperti bidang kelautan dan perikanan, pertanian serta peternakan.
Jika digarap dengan maksimal, sektor ini bisa menghasilkan pendapatan daerah yang menompang kesejahteraan masyarakat.
"Tapi potensi yang kita miliki ini belum diikuti oleh peningkatan nilai tambah. Bahan mentah dikirim begitu saja ke luar daerah," kata Ketua Komisi II bidang perekonomian Lalu Pelita Putra, Minggu (26/4).
Sebetulnya, jelas dia, produksi perikanan NTB cendrung meningkat. Tahun 2025 mencapai 1,25 juta ton, melampaui target 1,23 juta ton.
Tapi nilai tukar perikanan (NTP) tidak membaik. Sebab sektor perikanan masih didominasi penjualan komoditas mentah.
Baca Juga: DPRD NTB Apresiasi Pengesahan UU PPRT, Siap Kawal Hak Pekerja Rumah Tangga di Provinsi NTB
Akibatnya, nilai ekonomi sebagian besar dinikmati di luar daerah.
Komoditas unggulan seperti udang, garam, rumput laut, tuna, dan gurita belum sepenuhnya bertransformasi menjadi basis industri pengolahan dan ekspor.
"Makanya kami minta pemprov yang dipimpin Pak Gubernur (Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Red) agar mempercepat hilirisasi komoditas unggulan perikanan agar tercipta nilai tambah dan daya saing ekspor," paparnya.
Baca Juga: Praktik Pengiriman Tenaga Kerja Ilegal Harus Ditekan, DPRD NTB Sosialisasi Raperda Perlindungan PMI
Oleh karena itu, DPRD mendesak Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal untuk membentuk tim percepatan hilirisasi komoditas unggulan dan strategis.
Khususnya pada komoditas strategis seperti garam, udang, rumput laut, tuna, jagung, tembakau, hingga bawang merah. Ini untuk memastikan peningkatan nilai tambah daerah, penguatan sektor riil, serta kesejahteraan masyarakat berkelanjutan.
"Tim ini (tim percepatan hilirisasi komoditas unggulan, Red)
penting agar hilirisasi tidak berhenti pada wacana saja. Tapi benar-benar terealisasi secara konkret dan terukur," tegasnya.
Tim ini harus berorientasi pada peningkatan nilai tambah daerah. Tanpa orkestrasi yang kuat dan kepemimpinan yang tegas, sambung dia, visi NTB Makmur Mendunia serta misi agromaritim berbasis hilirisasi berisiko mengalami stagnasi bahkan menghadapi jalan buntu. "Tentu sangat disayangkan jika potensi besar ini tidak dimaksimalkan untuk kesejahteraan rakyat," pungkas politisi PKB itu.
Legislatif juga mendorong pengembangan agromaritim NTB yang mengintegrasikan produksi, industri pengolahan, investasi, dan ekspor. Tanpa hal itu, NTB akan terus menjadi penyedia bahan baku untuk daerah lain. "Celakanya dalam daerah kita justru menanggung risiko kerusakan lingkungan di masa depan," sambung anggota Komisi II Salman Alfarizi.
Sektor-sektor unggulan daerah seperti perikanan, kehutanan, perkebunan, dan peternakan yang seharusnya menjadi kekuatan utama, justru belum tampil sebagai arus utama investasi. "Kami melihat persoalan utamanya bukan semata pada perizinan. Tapi pada lemahnya orkestrasi dan koordinasi lintas OPD," ujar Salman.
Disampaikan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB yang menjadi lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas perizinan dan investasi dinilai belum mampu menyatukan
dinas teknis untuk mengemas potensi daerah menjadi proyek investasi yang konkret dan layak jual. Akibatnya, potensi unggulan NTB tidak masuk dalam prioritas nasional di Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Ini bukan soal peluang yang tidak ada, tetapi soal peluang yang tidak diperjuangkan secara serius. "Sehingga kami dorong hilirisasi sektor unggulan, terutama perikanan dan komoditas berbasis sumber daya lokal, agar investasi bisa menciptakan nilai tambah," paparnya.
Lebih jauh, DPRD juga mendorong agar ada BUMD milik Pemprov NTB yang konsentrasi di bidang agromaritim. Komoditas unggulan berskala nasional seperti garam, budi daya udang vaname, rumput laut, bawang dan jagung bisa dimaksimalkan. "Garam contohnya. Kualitas garam NTB diakui nasional. Masuk empat besar dengan kualitas terbaik," kata anggota Komisi II yang lain Lalu Arif Rahman Hakim.
Nah, jika ada BUMD yang berinvestasi di sektor garam, akan bisa menjadi nilai tambah bagi perekonomian NTB. Sektor ini juga bisa menyerap banyak tenaga kerja.
Sehingga garam asal NTB bisa menjadi garam yang berstandar. Minimal garam beryodium yang punya standarisasi.
"Saya lihat garam ini sangat potensial. Ini prospek sekali. Karena diolah sedikit saja bisa meningkatkan harga jual dan bisa menyerap tenaga kerja," ungkap Lalu Arif. (mar/r2)
Editor : Redaksi