LombokPost – Kondisi internal PPP NTB semakin bergolak.
Ketua DPW PPP NTB H Muzihir dan sekretaris wilayah Sitti Ari resmi mendongkel Mohammad Akri dari dua jabatan strategis di DPRD NTB.
Yaitu sebagai ketua fraksi serta anggota Badan Anggaran (Banggar).
"Surat sudah kami masukkan ke ketua DPRD NTB (Baiq Isvie Rupaeda, Red)," kata Muzihir, Jumat (22/5).
Baca Juga: Ketua DPW PPP NTB Tuding Surat Sekjen Tidak Sah, Bantah Isu Pemecatan
Surat yang ditandatangani pada 20 Mei 2026 itu terkait dengan pergantian ketua fraksi dan alat kelengkapan dewan (AKD).
Dalam lampiran surat itu, Mohammad Akri dicopot dari ketua fraksi.
Ia digantikan langsung oleh Muzihir yang juga merangkap wakil ketua DPRD NTB.
Jabatannya sebagai anggota Banggar juga dipreteli dengan digantikan oleh Sitti Ari.
Akri pun digeser ke Badan Musyawarah (Bamus).
Selain Akri, Marga Harun juga terkena pergantian struktur fraksi DPRD NTB.
Ia dicopot dari jabatan sekretaris fraksi dan digantikan oleh Sitti Ari.
Baca Juga: SK DPC PPP Segera Turun, Muzihir Siapkan Pelantikan Serentak Besar-besaran
"Pergantian susunan struktur fraksi dan AKD ini dalam rangka penataan dan konsolidasi organisasi PPP. Ini juga untuk mengoptimalkan tugas-tugas fraksi sesuai kebijakan partai," jelas Muzihir.
Sebelumnya, DPW PPP NTB juga telah melayangkan surat peringatan (SP) ke Mohammad Akri dan Marga Harun.
Dalam surat itu, keduanya diminta untuk membuat surat pernyataan bermaterai. Bahwa keduanya harus mengakui dan tunduk pada kepengurusan DPW PPP NTB di bawah kepemimpinan H Muzihir dan Sitti Ari.
Imbauan lainnya, Akri dan Marga diminta menyelesaikan tugas dan kewajiban sebagai anggota fraksi PPP. Termasuk mematuhi tata tertib organisaai partai.
Baca Juga: Pimpinan PPP dan Demokrat Merasa Prihatin Kader Pindah ke PSI
Lebih jauh, Muzihir berharap pimpinan DPRD segera memproses surat permohonan itu. Yaitu dengan segera menetapkan pergantian ketua dan sekretaris fraksi dan perubahan keanggota AKD berdasarkan surat masuk dari DPW PPP NTB.
"Tentu kami minta agar segera diproses sesuai mekanisme. Karena usulan perubahan ini adalah hak partai," ujarnya.
Sementara itu, di internal dewan muncul rumor bahwa Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda belum mau membacakan surat masuk dari DPW PPP NTB. Alasannya karena masih terjadi dualime kepengurusan.
Muzihir langsung membantah rumor tersebut. Menurutnya, tidak ada dualime kepengurusan di DPP PPP. Bahwa seluruh kader mengakui Muhamad Mardiono sebagai ketua umum dan Taj Yasin Maimoen sebagai sekretaris jenderal (sekjen).
"Seluruh kader mengakui itu. Hanya yang tidak diterima oleh pihak Akri itu bahwa SK DPW PPP NTB ditandatangani oleh wasekjen bukan sekjen. Itu saja bedanya. Kalau ketum dan sekjen sama semua," ujar Muzihir.
Jika tidak kunjung dibacakan, ia tidak akan segan-segan untuk menggugat Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda. "Kalau tidak mau baca surat dari PPP kami gugat ketua DPRD. Alasannya apa tidak mau membaca," imbuhnya.
Baca Juga: Kursi Kosong PPP di DPRD Loteng Akhirnya Terisi, Lalu Nursai Digantikan Muhammad Najib Daud
Ia pun mencontohkan kasus dalam pergantian ketua fraksi PDIP. Bahwa ketua DPD PDIP NTB Rachmat Hidayat telah merotasi Raden Nuna Abriadi dari ketua fraksi dan digantikan oleh Made Slamet.
Terpisah, Mohammad Akri mengaku tidak tahu menahu ada surat masuk dari DPW PPP NTB. Yaitu terkait dengan surat permohonan yang mencopot dirinya dari ketua fraksi PPP dan anggota Banggar.
"Saya belum tahu itu. Coba nanti dicek apa betul ada surat masuk (dari DPW PPP NTB, Red). Barang ini kan belum jelas," kata Akri.
Baca Juga: Akri Sebut Masih Jabat Sekwil DPW PPP NTB Berdasarkan Memo Sekjen Gus Yasin
Justru ia lebih mengetahui ada masuk dari Sekjen PPP Taj Yasin Maimoen. Surat tersebut ditujukan kepada Ketua DPRD NTB dan ditembuskan kepada Gubernur NTB serta DPW PPP NTB.
Dalam surat itu, DPP PPP menyatakan musyawarah wilayah (Muswil) yang sebelumnya digelar DPW PPP NTB pada Desember 2025 batal demi hukum.
Diketahui, ada lima poin dalam surat yang ditandatangani Taj Yasin itu. Di antaranya mencabut dan membatalkan SK DPW PPP NTB periode 2025-2031 yang menetapkan H Muzihir sebagai ketua DPW dan Sitti Ari sebagai sekretaris wilayah.
Baca Juga: PPP NTB Kembali Memanas, Akri Tolak Akui Kepemimpinan Muzihir
Selain itu, Sekjen Taj Yasin juga menyatakan kepengurusan DPW PPP NTB SK periode 2021-2026 masih berlaku. Di mana SK lama ini menetapkan H Muzihir sebagai ketua DPW dan Mohammad Akri sekretaris wilayah. "Surat dari sekjen ini yang saya pedomani," papar Akri. (mar/r2)
Editor : Kimda Farida