LombokPost – KPU NTB menerima audiensi jajaran pengurus DPW Partai Bulan Bintang (PBB) NTB di bawah kepengurusan kubu Nadirah Al-Habsy, Rabu (20/5).
Dalam momen itu, Nadirah menyerahkan SK terbaru yang ditandatangani Penjabat (Pj) Ketua Umum Yuri Kemal Fadlullah dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Ruksamin.
"Kami berterima kasih kepada ketua KPU dan jajaran yang berkenan menerima audiensi dengan pengurus DPW PBB NTB," kata Nadirah, Minggu (24/5).
Baca Juga: Dualisme PBB Kian Meruncing, Kubu Muktamar Bali Gugat Putra Yusril ke PTUN
Audiensi itu dihadiri langsung Ketua KPU NTB Muhammad Khuwailid. Ia didampingi Kepala Divisi (Kadiv) Hukum dan Pengawasan KPU NTB Mastur, dan Kadiv Teknis Penyelenggaraan Zuriati.
Nadirah menyampaikan ada dinamika kepengurusan internal DPP PBB yang merembet ke DPW PBB NTB.
"Dan dinamika internal di PBB saat ini memang masih berproses. Kami sudah sampaikan SK terbaru DPW PBB NTB dari Pj Ketua Umum Yuri Kemal Fadlullah dan Sekjen Ruksamin," ujar Nadirah.
Seperti diketahui, dualisme kepengurusan terjadi di tubuh PBB.
Selain kepengurusan di bawah Pj Ketua Umum Yuri Kemal, juga muncul kubu hasil Muktamar VI Bali yang dipimpin Gugum Ridho Putra dengan Sekjen Ali Amran Tanjung. Di Provinsi NTB, pihak Gugum menetapkan Junaidi Arif sebagai ketua DPW PBB NTB.
Baca Juga: Di Tengah Isu Dualisme, PBB NTB di Bawah Nadirah Merapat ke Kubu Yuri
Sebelumnya, kubu Junaidi Arif telah lebih dulu melaporkan hasil SK DPP dari pihak Gugum Ridho Putra ke KPU NTB.
Laporan juga disampaikan ke pihak terkait seperti Bawaslu NTB dan Kesbangpol Pemprov NTB.
"Kami sudah lebih dulu koordinasi dengan KPU, Bawaslu dan Kesbangpol bahwa kepengurusan DPW PBB NTB yang sah adalah saya. Adapun kepengurusan Bu Nadirah sudah dibekukan," papar Junaidi.
Ketua KPU NTB Muhammad Khuwailid mengatakan pihaknya tidak akan masuk pada konflik internal partai politik.
KPU hanya menerima pemuktahiran data kepengurusan parpol berdasarkan dokumen dan data yang di input melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).
Baca Juga: Nadirah-Junaidi Saling Klaim Jadi Ketua PBB, Dualisme Kepemimpinan DPP PBB Merembet ke Daerah
"Selebihnya kami tekankan pentingnya peran partai politik dalam meningkatkan kualitas demokrasi dan mencegah praktik vote buying menjelang Pemilu," ujar Khuwailid.
Kadiv Hukum dan Pengawasan KPU NTB Mastur menyampaikan KPU tidak membatasi audiensi dari pihak manapun.
Partai politik mana pun boleh melakukan konsultasi dan audiensi. Termasuk parpol yang sedang bersengketa sekalipun.
"Kami tidak melihat dia dari kubu siapa. Siapa saja yang datang kami terima," kata Mastur.
Dalam audiensi tersebut, jelas dia, KPU tidak masuk ke permasalahan internal parpol. Termasuk soal kepengurusan sah atau tidak.
Tapi itu akan terlihat dalam Sipol berdasarkan SK Menteri Hukum (Menkum) RI.
Baca Juga: PBB NTB Diguncang Isu Dualisme, Kubu Nadirah Bantah Ada SK Pembekuan
"Kami tidak masuk ke sana. Tapi secara moral kami mengimbau ke pihak-pihak terkait untuk dibicarakan secara kekeluargaan di internalnya," ujar Mastur.
Apalagi sampai sekarang belum ada tahapan pemilu. Saat ini KPU NTB sedang menyiapkan tahapan proses verifikasi parpol berkelanjutan yang akan digelar mulai Juni.
Ini untuk mengetahui update parpol secara bertahap di Sipol. KPU meminta parpol tidak hanya fokus ke struktur pengurus, tapi juga meng-update anggota partai.
"Pemutakhiran data kepengurusan dan keanggotaan parpol secara berkelanjutan ini sangat penting agar tahapan verifikasi partai politik bisa dapat berjalan optimal," pungkas alumnus magister psikologi UGM itu. (mar/r2)
Editor : Kimda Farida