LombokPost - Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Mataram menyoroti masih belum maksimalnya serapan belanja Pemerintah Kota Mataram pada Tahun Anggaran 2025. Kondisi tersebut tercermin dari realisasi belanja yang masih berada di angka 91,35 persen sehingga menyisakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) mencapai Rp249,72 miliar.
Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD Kota Mataram Zihani Ilman Fayadi mengatakan, berdasarkan laporan pertanggungjawaban APBD 2025, realisasi belanja daerah mencapai Rp1,899 triliun dari total anggaran sebesar Rp2,079 triliun.
"Belanja daerah terealisasi sebesar Rp1 triliun 899 miliar 365 juta rupiah lebih atau 91,35 persen dari anggaran sebesar Rp2 triliun 79 miliar 264 juta rupiah lebih," ujar Zihani saat menyampaikan pandangan umum Fraksi Golkar dalam rapat paripurna DPRD Kota Mataram, Senin (29/6/2026).
Menurut dia, realisasi belanja tersebut meningkat sekitar 7,12 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2024. Meski demikian, masih terdapat ruang untuk meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran sehingga program-program pembangunan dapat berjalan lebih optimal.
Fraksi Golkar mencatat belanja operasi masih menjadi komponen terbesar dalam APBD Kota Mataram. Sepanjang 2025, realisasi belanja operasi mencapai Rp1,507 triliun atau 91,29 persen dari pagu anggaran.
Belanja operasi tersebut terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp697,79 miliar, belanja barang dan jasa Rp757,59 miliar, belanja hibah Rp48,53 miliar, serta belanja bantuan sosial sebesar Rp3,53 miliar.
Selain belanja operasi, realisasi belanja modal juga dinilai cukup tinggi. Pemerintah Kota Mataram mampu merealisasikan belanja modal sebesar Rp385 miliar atau 92,63 persen dari anggaran yang telah dialokasikan.
"Belanja modal terealisasi sebesar Rp385 miliar 3 juta rupiah lebih atau 92,63 persen dari anggaran," kata Zihani.
Fraksi Golkar juga mencatat realisasi belanja tak terduga mencapai Rp2,62 miliar atau 37,57 persen dari pagu yang disediakan. Sementara itu, belanja transfer keuangan terealisasi sebesar Rp4,27 miliar atau 79,66 persen dari anggaran.
Baca Juga: Fraksi Golkar Mataram Terima LPj APBD 2025, Minta Capaian Pendapatan Dipertahankan
Rendahnya serapan pada sejumlah pos belanja tersebut berkontribusi terhadap terbentuknya SiLPA pada akhir tahun anggaran. Dalam laporannya, Fraksi Golkar menyebut SiLPA Kota Mataram mencapai Rp249,72 miliar.
Zihani menjelaskan, SiLPA tersebut berasal dari SiLPA APBD sebesar Rp227,17 miliar, SiLPA RSUD Kota Mataram sebagai BLUD sebesar Rp13,13 miliar, SiLPA BLUD puskesmas sebesar Rp6,88 miliar, SiLPA Dana BOK Puskesmas sebesar Rp2,42 miliar, serta SiLPA Dana BOS sekitar Rp91 juta.
Meski mencermati masih besarnya sisa anggaran pada akhir tahun, Fraksi Golkar tetap menyatakan menerima pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 dan berharap pengelolaan belanja pada tahun anggaran berikutnya dapat semakin efektif agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
"SiLPA Kota Mataram pada akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp249 miliar 720 juta rupiah lebih," ungkapnya.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin