LombokPost - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Mataram meminta Pemerintah Kota Mataram melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Meski mengapresiasi capaian pendapatan daerah yang melampaui target, PKS menilai masih besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan sejumlah program pembangunan.
Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Kota Mataram Syamsul Bahri menyebut realisasi pendapatan daerah yang mencapai 103,65 persen patut diapresiasi. Namun, keberhasilan tersebut harus diikuti manfaat nyata bagi masyarakat.
"Yang lebih penting adalah sejauh mana peningkatan tersebut mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Faktanya, masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan seperti melemahnya daya beli," ujarnya, Senin (29/6/2026).
PKS juga menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 106,22 persen dari target, termasuk kenaikan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
Meski demikian, PKS mengingatkan pemerintah agar tetap menjaga keseimbangan antara optimalisasi pendapatan dengan iklim investasi dan dunia usaha.
"Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara optimalisasi pajak dengan iklim usaha agar tidak mengurangi daya saing pelaku usaha lokal," kata Syamsul.
Terhadap belanja daerah, PKS mencatat realisasi anggaran baru mencapai 91,35 persen sehingga masih terdapat sekitar Rp180 miliar anggaran yang belum terserap hingga akhir tahun.
Menurut PKS, kondisi tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai bentuk efisiensi anggaran, tetapi harus dievaluasi untuk mengetahui apakah terdapat program prioritas yang tertunda atau belum memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.
"Ukuran keberhasilan APBD bukan semata-mata besarnya pendapatan atau tingginya efisiensi belanja, melainkan sejauh mana belanja daerah mampu menghasilkan nilai tambah, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.
Baca Juga: PKS Usulkan Safe House Korban Kekerasan, Dukung Regulasi Antijudol dan Pinjol di Kota Mataram
Fraksi PKS juga menyoroti besarnya SiLPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp249,72 miliar. Menurut PKS, SiLPA dalam jumlah besar perlu menjadi bahan evaluasi karena masih banyak kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi, seperti pembangunan infrastruktur lingkungan, penanganan banjir, pengelolaan persampahan, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan UMKM.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Fraksi PKS mengajukan 24 pertanyaan kepada Pemerintah Kota Mataram. Pertanyaan tersebut mencakup penyebab tingginya SiLPA, OPD dengan serapan anggaran terendah, penyebab lonjakan retribusi hingga 700,78 persen, strategi meningkatkan PAD tanpa membebani masyarakat, roadmap kemandirian fiskal, efektivitas belanja modal, penanganan banjir, pengelolaan sampah, evaluasi SPMB, pemberdayaan UMKM, pengendalian kemiskinan, hingga langkah konkret agar APBD 2026 lebih berkualitas dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Meski memberikan berbagai catatan kritis tersebut, Fraksi PKS pada akhirnya menyatakan menerima Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2025. "Untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku, dengan harapan seluruh rekomendasi tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Mataram," pungkasnya.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin