LombokPost – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Mataram menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp249,72 miliar. Fraksi menilai besarnya anggaran yang tidak terserap tersebut harus menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan program pemerintah lebih optimal pada tahun berikutnya.
Pandangan itu disampaikan juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Muhammad Zaini, dalam rapat paripurna DPRD Kota Mataram terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Menurut Demokrat, SiLPA yang besar memang dapat menunjukkan kehati-hatian pemerintah dalam mengelola keuangan daerah. Namun, di sisi lain kondisi tersebut juga mengindikasikan masih adanya program pembangunan yang belum terlaksana secara maksimal.
"SiLPA akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp249.720 juta lebih perlu dicermati lebih jauh. Di satu sisi menunjukkan kehati-hatian pengelolaan keuangan, namun di sisi lain mencerminkan bahwa program-program yang direncanakan belum sepenuhnya terlaksana," kata Zaini, Senin (29/6/2026)
Selain SiLPA, Demokrat juga menaruh perhatian terhadap kewajiban jangka pendek Pemerintah Kota Mataram yang mencapai sekitar Rp105,84 miliar. Fraksi meminta pemerintah menjelaskan komposisi kewajiban tersebut sekaligus memastikan penyelesaiannya tidak mengganggu pelayanan publik.
"Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan mengenai komposisi kewajiban tersebut dan kepastian kemampuan daerah untuk menyelesaikannya tepat waktu tanpa mengganggu kelancaran pelayanan publik," ujarnya.
Demokrat juga mengapresiasi kondisi keuangan daerah yang dinilai tetap sehat. Hal itu terlihat dari surplus laporan operasional sebesar Rp494,76 miliar atau meningkat 78,09 persen dibanding tahun sebelumnya.
Di sisi lain, total aset Pemerintah Kota Mataram juga terus bertambah hingga mencapai sekitar Rp4,7 triliun. Mayoritas aset tersebut berupa aset tetap senilai Rp3,86 triliun dengan posisi ekuitas akhir sekitar Rp4,6 triliun yang dinilai mencerminkan fondasi keuangan daerah yang cukup kuat.
Meski demikian, Demokrat mengingatkan bahwa kekuatan fiskal tersebut harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat. Anggaran yang tersedia harus mampu mendorong peningkatan kualitas layanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Karena itu, Fraksi Demokrat merekomendasikan agar SiLPA Tahun Anggaran 2025 dimanfaatkan secara optimal pada APBD berikutnya. Prioritasnya diarahkan pada program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Lonjakan Retribusi 700 Persen Jadi Sorotan Demokrat, Minta Pemkot Mataram Buka Penyebabnya
"Kami berharap SiLPA tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal pada tahun anggaran berikutnya untuk program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat," tutup Zaini.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin