LombokPost – Wakil rakyat mengevaluasi rendahnya serapan anggaran pada pos belanja tidak terduga (BTT) di tahun anggaran 2025. Padahal kebutuhan anggaran untuk penanggulangan kebencanaan sangat tinggi dan urgen.
"Tahun lalu banyak infrastruktur rusak karena banjir dan longsor. Tapi mengapa serapan BTT rendah sekali," kata Anggota Komisi IV DPRD NTB Roi Lasmana, Senin (29/6).
Disampaikan, alokasi BTT tahun 2025 mencapai Rp 11,79 miliar. Tapi yang terealisasi sebesar Rp 4 miliar. Atau hanya 33,99 persen. "Serapan ini rendah sekali. Padahal BTT bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang bersifat darurat dan mendesak. Termasuk dalam kondisi bencana," tegas Roi.
Baca Juga: Banyak Infrastruktur Rusak Diterjang Banjir Bandang, DPRD Sarankan Perbaikan Darurat Lewat Skema BTT
Ia mengungkapkan sejumlah bencana terjadi di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa selama 2025. Khususnya saat musim hujan.
Kerusakan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan dan fasilitas irigasi. Selain itu banyak juga rumah warga yang terdampak banjir. Kondisi bencana ini membutuhkan banyak logistik yang dibutuhkan oleh warga terdampak.
"Tentu kami menyesalkan mengapa serapan BTT rendah. Ini harus menjadi bahan evaluasi yang sangat serius. Karena dalam kondisi bencana, kebutuhan anggaran penanggulangan sangat urgen," cetus politisi PKB itu.
Baca Juga: Opsi Penggunaan BTT Pemprov NTB Mengemuka untuk Bangun Rumah Korban Kebakaran di Alas Sumbawa
Anggota Komisi IV lainnya H Suharto mengingatkan bahwa NTB merupakan wilayah dengan kerentanan tinggi terhadap beragam jenis bencana. Sehingga perlu memperkuat sistem peringatan dini yang mampu bekerja real time. Informasi lapangan, ujar dia, harus segera tersampaikan tanpa jeda agar keputusan taktis bisa segera diambil.
"Ini sekaligus PR (pekerjaan rumah, Red) besar buat BPBD NTB. Sistem peringatan dini yang responsif sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana," jelas Suharto.
Nah, Pemprov NTB harus memastikan kesiapsiagaan fiskal. Salah satunya melalui pos BTT. Sehingga saat bencana terjadi anggaran kedaruratan sudah siap siaga. "Kesiapsiagaan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan bagi kita," tegasnya.
Menurutnya, tingginya indeks risiko bencana di NTB harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas masyarakat melalui edukasi yang berkelanjutan. "Makanya kami mempertanyakan kalau serapan bidang kebencanaan rendah sekali," sambung Suharto.
Lebih jauh, ia juga menyoroti belum optimalnya realisasi Program Desa Tangguh Bencana (Destana) di wilayah NTB. Padahal program ini sangat diperlukan. Hingga saat ini baru sekitar 301 dari total 444 target desa/kelurahan rawan bencana yang berhasil diintervensi.
Keterbatasan ini didorong oleh minimnya anggaran desa, hambatan birokrasi, dan lambatnya integrasi dokumen antara pemprov dengan pemkab kabupaten/kota.
Baca Juga: Warga Bima Keluhkan Penanggulangan Bencana, Akhdiansyah Dorong Percepatan Pemanfaatan BTT
"Padahal Program Destana ini bisa menciptakan kemandirian masyarakat dalam mengenali ancaman dan memulihkan pascabencana," pungkas politisi Partai NasDem itu. (mar/r2)
Editor : Prihadi Zoldic