LombokPost – Pembangunan desa tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan infrastruktur. Penguatan masyarakat melalui pemberdayaan, pelestarian budaya, serta nilai-nilai agama dan kearifan lokal juga harus menjadi perhatian utama.
Prinsip tersebut dinilai penting agar pembangunan mampu menciptakan kemandirian masyarakat tanpa menghilangkan identitas budaya yang telah mengakar.
Hal itu mengemuka dalam kegiatan kuliah umum atau stadium generale yang diselenggarakan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama (FUSA) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Selasa (3/11).
Kegiatan mengangkat tema "Agama, Kearifan Lokal dan Pembangunan Inklusif: Kontribusi Perguruan Tinggi dalam Akselerasi Kebijakan Desa Berdaya di Nusa Tenggara Barat".
Kuliah umum tersebut menghadirkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.Si sebagai narasumber tunggal.
"Pembangunan harus tetap memperhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Modernisasi tidak justru menggerus identitas masyarakat desa," tegas Rektor UIN Mataram Prof. Dr. Masnun, M.Ag dalam sambutannya.
Masnun juga menyampaikan pesan Menteri Agama bahwa proses belajar tidak hanya menjadi kewajiban mahasiswa, tetapi dosen juga harus terus didorong untuk belajar dan mengembangkan kapasitas keilmuan.
Menurutnya, pembangunan desa harus berorientasi pada pemberdayaan. Dia mencontohkan bagaimana Nabi Muhammad SAW hadir untuk menyempurnakan, bukan menggusur budaya yang sudah ada dan berakar di tengah masyarakat.
"Jangan sampai pembangunan hanya berorientasi pada fisik, tetapi justru menggusur budaya dan kearifan lokal. Kita harus memberdayakan masyarakat agar pembangunan dalam perspektif modernitas tidak mencerabut nilai-nilai budaya lokal," pesannya.
Baca Juga: OPD Hingga Lurah di Kota Bima Diminta Bersiap Hadapi Karhutla dan Kekeringan
Sementara itu, Dekan FUSA UIN Mataram Prof. Dr. Suprapto, M.Ag menyebut Desa Berdaya sebagai kebijakan yang unik dan inovatif karena menitikberatkan pada penguatan kemandirian desa.
Pihaknya bahkan tengah merancang pembentukan pusat kajian pemberdayaan desa sebagai bentuk kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah.
"Kita memilih kata berdaya, bukan pembangunan, karena berdaya berarti pemberdayaan masyarakat. Kita berharap Kepala Bappeda bisa memberikan pencerahan mengenai program ini," ungkapnya.
Dalam pemaparannya, Baiq Nelly menjelaskan, kebijakan Desa Berdaya merupakan salah satu dari sepuluh program unggulan Gubernur NTB dalam mewujudkan agenda RPJMD 2025-2029. Yakni NTB Tanpa Kemiskinan, NTB Makmur, dan NTB Mendunia.
Arah pembangunan tersebut mengusung pendekatan membangun dari desa dan dari bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan ekonomi, serta pemberantasan kemiskinan.
Program Desa Berdaya diarahkan untuk memperkuat pembangunan desa melalui bantuan teknis, pendampingan, dukungan keuangan, dan bantuan sosial. Sasarannya mencakup pengelolaan potensi sosial ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, pelayanan dasar, hingga tata kelola pemerintahan desa.
Nelly menegaskan, tujuan utamanya memastikan potensi desa dikelola secara inklusif, modal sosial tetap terjaga, serta ketahanan pangan masyarakat semakin kuat. Seluruh upaya tersebut diharapkan mempercepat pengurangan angka kemiskinan.
Dia juga memaparkan, Pemprov NTB memiliki 95 kegiatan strategis, di antaranya penurunan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan melalui sektor pertanian, serta pengembangan pariwisata kelas dunia.
Baca Juga: Fauzan Husniadi Bakal Dilantik Jadi Sekda Lobar, Komisi I DPRD Lobar Beri Sejumlah Catatan
Dalam implementasinya, Desa Berdaya membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa, pendamping, hingga masyarakat.
Perguruan tinggi juga diharapkan mengambil peran melalui pengembangan kapasitas, pendampingan, dan kajian akademis. Nelly berharap Bappeda NTB dan UIN Mataram dapat membangun kerja sama konkret untuk memperkuat pemberdayaan desa di NTB.
Editor : Jelo JSumber : Lombok Post