OPD Hingga Lurah di Kota Bima Diminta Bersiap Hadapi Karhutla dan Kekeringan

LombokPost-Ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta kekeringan mulai membayangi Kota Bima. Terlebih, kebutuhan air bersih masyarakat saat ini telah mencakup 19 kelurahan.

Wali Kota Bima HA Rahman H Abidin didampingi Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyanengumpulkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), kepala bagian Setda, camat, hingga seluruh lurah untik membahas langkah antisipasi menghadapi dampak musim kemarau.

Salah satu poin penting yang menjadi perhatian adalah imbauan penetapan status tanggap darurat bencana Karhutla, kekeringan, serta pemenuhan kebutuhan air bersih.

Wali Kota Bima HA Rahman H Abidin menilai kondisi tersebut membutuhkan penanganan serius dan terkoordinasi. Selain meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan, musim kemarau juga berdampak terhadap ketersediaan air bersih yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

"Penetapan status tanggap darurat menjadi salah satu langkah strategis yang perlu dicermati untuk memperkuat koordinasi, mobilisasi sumber daya, serta mempercepat penanganan di lapangan," kata wali kota saat Rapat Koordinasi (rakor) bersama OPD di aula Maja Labo Dahu Kantor Wali Kota Bima, Senin (2/11).

Baca Juga: RSUD Kota Bima Kembali Layani Pasien BPJS, Aji Man Ingatkan Nakes Harus Ramah dan Tak Diskriminatif

Seluruh perangkat daerah diminta meningkatkan kesiapsiagaan dan mengambil peran sesuai tugas dan fungsi masing-masing. "Sinergi lintas sektor penting agar penanganan bencana tidak berjalan sendiri-sendiri," tegas Aji Man, sapaan akrab wali kota.

Camat dan lurah juga diminta aktif memantau kondisi wilayah masing-masing. Terutama dalam mengidentifikasi kebutuhan warga terdampak, menyampaikan informasi secara cepat dan akurat, serta berkoordinasi dengan OPD terkait.

Pendataan kondisi masyarakat menjadi perhatian khusus. "Kita ingin memastikan bantuan pemenuhan air bersih benar-benar menyasar warga yang membutuhkan berdasarkan kondisi faktual di lapangan," tegas Aji Man.

Di tengah ancaman kekeringan tersebut, pemerintah daerah juga dituntut memastikan distribusi air bersih berjalan efektif agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.