“Jumlahnya ada 200 unit kendaraan,” kata koordinator lapangan (korlap) aksi yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Transportasi (APT) NTB Lalu Aksar Hadi, Senin (7/2).
Jika tidak dilibatkan, mereka mengancam akan menggelar aksi yang sama setiap harinya. Bahkan mereka mengancam akan menduduki kantor Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) di Desa Kuta, Kecamatan Pujut dan kantor PT Angkasa Pura I (AP) BIZAM.
“Buktikan saja,” tandas Lalu Aksar sembari diikuti slogan perjuangan dari massa aksi.
Lima perusahaan lokal yang dimaksud yakni PT Darma Lestari, KSU Mandalika, KSU Sumber Karya, KSU Sumber Baru dan CV BIL Lokal Transportasi.
Pantauan Lombok Post, masa aksi dijaga ketat personel Polres Loteng. Tidak ada pejabat ITDC atau PT AP I yang menemui mereka. Atas dasar itulah, mereka memastikan menyiapkan jadwal aksi kembali. “Sampai tuntutan kami dijalankan,” ancamnya.
Aksi para pengusaha transportasi itu juga membuat laju kendaraan menuju bandara terganggu. Kendati demikian, mereka terus menyampaikan aspirasinya. “Pemerintah sering menyampaikan bahwa, warga lokal jangan jadi penonton,” lanjut penanggung jawab aksi Lalu Reza Fadila.
Dia menegaskan, faktanya justru menjadi penonton. Terbukti, saat World Superbike (WSBK) November tahun lalu, pihak ITDC, MGPA, dan pemerintah malah memanfaatkan transportasi luar. Baik dari Jakarta hingga Bali. Sementara transportasi lokal gigit jari. Sehingga, saat MotoGP tidak boleh terjadi lagi.
“Kalau bicara fasilitas dan standar transportasi. Kami pastikan tidak kalah dengan transportasi luar,” ujar Lalu Reza.
Untuk membuktikan, pihaknya mempersilakan ITDC, MGPA dan pemerintah mengecek satu per satu. Sementara itu, Ketua Forum Kepala Desa (FKD) Kecamatan Pujut Syukur memastikan siap memperjuangkan seluruh pengusaha transportasi lokal Gumi Tatas Tuhu Trasna. Khususnya, mereka dari Kecamatan Pujut.
“Hari ini juga (kemarin) kami 16 kades se-Kecamatan Pujut akan menggelar rapat,” katanya, di tempat yang sama.
Tujuannya untuk mengambil sikap, sekaligus mengeluarkan rekomendasi pada ITDC. Isinya, mau tidak mau perusahaan di bawah Kementerian BUMN RI tersebut harus mengakomodir pengusaha lokal.
“Jika tidak, pemerintah desa se Kecamatan Pujut, tidak berani bertanggung jawab atas gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjadi,” ujarnya. (dss/r5) Editor : Rury Anjas Andita