Lombok Post-Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Tengah (Loteng) Lalu Firman Wijaya menyoroti sejumlah isu yang menjadi indikator pembangunan dalam diskusi publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Loteng Tahun 2026.
Mulai dari persoalan jalan, pelayanan rumah sakit, investasi hingga lingkungan hidup.
"Saya ingin sampaikan agar dalam menyusun prioritas perbaikan jalan dan sebagainya turut memperhatikan fenomena-fenomena yang sedang terjadi," ungkap Sekda Loteng Lalu Firman Wijaya pada wartawan, Kamis (27/2).
Pada persoalan jalan rusak di Dusun Pemoles, Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daya misalnya, ia tak menampik masih ada titik-titik jalan di daerah yang rusak parah dan terjal.
Membuat masyarakat harus berjibaku tatkala melintasi jalan sebagai akses beraktivitas sehari-hari.
Prioritas penanganan jalan tetap harus disesuaikan dengan regulasi serta menghitung kebermanfaatan ekonomi.
Secara kasat mata bisa dilihat ekonominya, apakah ruas jalan ini ramai dilalui kendaraan atau tidak. Tapi pada pertimbangan tertentu perlu dilihat dari sisi dampak sosial.
"Di lokasi ini kita sudah bangunkan jembatan, walau jalannya belum. Kenapa, karena ada akses jalan alternatif lainnya disana artinya akses itu tidak nol," tambahnya.
Namun sisi lain, keluhan ini berhak dilontarkan, disampaikan masyarakat karena akses jalan yang baik menjadi hak warga dan pemerintah memiliki tugas untuk memperbaiki.
"Patut dipertimbangkan (diperbaiki, red) dari sisi ekonomi, baru kita lihat dari sisi dampak sosial, di tengah kondisi keterbatasan anggaran," cetus mantan kepala Dinas PUPR Loteng ini.
Selain jalan, Sekda Firman juga menyoroti viralnya video keluarga pasien yang memarahi dokter RSUD Praya.
Setelah dicermati dan berkomunikasi dengan Direktur RSUD Praya diketahui ada larangan bagi masyarakat baik pasien maupun keluarga pasien mengambil foto atau merekam video saat dilakukan pemeriksaan di dalam Instalasi Gawat Darurat (IGD).
"Memang ada aturan itu, sudah disosialisasikan namun agak sulit diterapkan karena karakter masyarakat. Insyaallah bisa kok, kita berikan edukasi kepada masyarakat, tempat lain juga bisa," katanya.
Selanjutnya pada persoalan lingkungan hidup, dirinya melihat belakangan aktivitas membuka lahan marak terjadi pada bukit-bukit di bagian selatan Loteng.
Parahnya, ketika hujan tiba membuat material bukit seperti tanah hingga kerikil turun ke bahu jalan raya. Bahkan sedimen ini menutupi saluran irigasi dan sebagian besar jalan raya disana.
"Diketahui yang buka lahan adalah investor sudah diakui, menyalahi aturan atau tidak, saya cek ke perijinan dan ternyata tidak ada ijinnya," kata Sekda Firman.
Ia pun telah mengumpulkan Satpol PP Loteng, Dinas PM-PTSP, Camat Pujut untuk menghentikan semua aktivitas pembangunan di atas bukit yang tidak atau belum mengantongi ijin.
"Kami sedang mengatur tata ruang dan zonasi pada kawasan itu, apakah lokasi lahan hanya bisa dibangun untuk komersil, permukiman, fasilitas publik, hingga berapa banyak yang boleh terbangun," bebernya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Loteng Lalu Wiranata menambahkan, dalam diskusi publik ini membahas enam isu strategis pembangunan tahun 2026.
"Dimana semua usulan akan ditampung dan dibahas bersama eksekutif dan legislatif nantinya," tambahnya.
Adapun keenam isu tersebut, antara lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia; pembuatan sistem layanan kesehatan; penguatan kapasitas, keterampilan pelaku UMKM, ekonomi kreatif dan lembaga koperasi; kualitas infrastruktur dasar dan penunjang guna pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan hidup.
"Penguatan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi serta menjaga kerukinan hidup sosial masyarakat, serta optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial," tutup dia. (ewi)
Editor : Kimda Farida