LombokPost-Guna mempercantik wajah ibu Kota Praya, pemerintah kabupaten (pemkab) Lombok Tengah (Loteng) menata median jalan pada dua titik persimpangan jalan.
Mulai dari simpang empat markas Kodim 1620/Loteng hingga simpang empat Kampus IPDN NTB.
“Penataan ini bertujuan agar Kota Praya tetap terlihat indah dan memperluas ruang terbuka hijau di Lombok Tengah,” ucap Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Loteng Muhammad Supriaddin pada wartawan, Kamis (12/6).
Ia menjelaskan, penataan median jalan hanya difokuskan pada beberapa titik saja. Lantaran keterbatasan anggaran dan dampak efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat.
Dikatakan, anggaran yang digelontorkan untuk penataan median jalan ini bersumber dari APBD 2025 sebesar Rp 190 juta
“Sehingga pemkab Loteng lakukan penataan median jalan secara bertahap. Kita fokus dulu di median jalan dimpang empat Kota Praya,” cetus Sopo sapaannya.
Selain median jalan, Disperkim Loteng juga memperbaiki sejumlah aliran drainase yang ada di kompleks perkantoran Kota Praya.
Akibat sedimentasi, kompleks ini kerap menjadi langganan banjir ketika hujan deras tiba.
“Untuk drainase yang ditata ada di samping kantor Disperkim, BPBD Loteng dan Satpol PP Loteng sebab disana kerap banjir. Dampak banjir merusak tembok kantor, karena saluran drainasenya tersedimentasi,” bebernya.
Mantan kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Loteng menyebut, sebelumnya persoalan drainase kota berada di ranah bidang Cipta Karya yaitu Penataan Lingkungan dan Air Bersih.
Sejak dirinya menjadi staf disana pada tahun 2010, penataan drainase kota tidak tersentuh sama sekali hingga saat ini.
“Belum tersentuh, baru kali ini diperbaiki dan kini berada di bawah kewenangan Disperkim,” kata dia.
Dia melihat, selama progres penataan drainase diakibatkan sedimentasi serta tidak adanya anggaran perawatan drainase kota. Nantinya aliran air dari drainase kota akan dialirkan ke Sungai Juring tidak lagi masuk ke dalam kota.
“Sebenarnya dari penataan drainase kota ini sudah bagus diatur oleh pemerintah terdahulu, namun kita belum bisa merawat, kenapa karena perilaku kita sebagai masyarakat dan pemerintah,” sebutnya.
Menurut dia, kebanyakan sistem drainase di perumahan masyarakat belum banyak mengikuti atau terhubung dengan saluran drainase kota.
Sedangkan perilaku pemerintah, kata dia, belum bisa lakukan sedimentasi yang benar.
“Pola masyarakat dalam membangun rumah tidak memperhatikan drainase, dan kita yang pemerintah kurang memelihara,” tukas Sopo. *
Editor : Siti Aeny Maryam