LombokPost-Dunia politik Lombok Tengah kembali diramaikan dengan manuver tak terduga.
Tiga nama baru dikabarkan akan segera mengisi kursi kosong di DPRD setempat melalui proses Pergantian Antar Waktu (PAW).
Namun, di balik kabar gembira ini, terselip intrik internal dan drama politik yang membuat publik penasaran. Targetnya jelas: pelantikan anggota dewan baru ini harus rampung sebelum akhir tahun.
Namun, dari tiga nama yang diajukan, salah satunya menyimpan kisah polemik yang panas, menunjukkan bahwa politik memang tak pernah jauh dari intrik.
Momen Dono Kasino Indro Naik Tahta
Dari tiga nama yang diproses, sosok Dono Kasino Indro (DKI) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi yang paling dinantikan. DKI, yang merupakan peraih suara terbanyak kedua di Dapil Pujut-Praya Timur pada Pemilu 2024, akan menggantikan Mahrup.
Menurut Sekretaris DPRD Loteng Suhadi Kana, proses untuk DKI sudah berada di meja Gubernur NTB dan hanya menunggu Surat Keputusan (SK) turun.
“InsyaAllah, (SK Gubernur) keluar sebelum akhir tahun dan dilantik,” ujar Suhadi, memberikan sinyal positif bagi para pendukung DKI.
Momen ini menjadi penantian yang mendebarkan, karena pelantikan DKI akan mengakhiri kekosongan kursi dan memperkuat barisan PKS di legislatif.
Drama di Kubu PPP: Jumedan vs Sahiburahman
Jika proses PAW DKI berjalan mulus, tidak demikian halnya dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Nama Jumedan diajukan untuk menggantikan Lalu Nursai yang tersandung kasus ijazah palsu. Namun, usulan ini justru membuka borok internal partai.
Ketua DPC PPP Loteng Mayuki mengungkapkan bahwa pihaknya sebenarnya sudah mengusulkan nama Sahiburahman ke DPP.
Namun, usulan itu ditangguhkan. Alasannya, data di Sistem Informasi Pencalonan (Silon) PPP masih mencatat Jumedan sebagai peraih suara terbanyak kedua.
Ironisnya, Jumedan sendiri sudah menyatakan mengundurkan diri secara tertulis dari PPP pasca-Pemilu.
“Atas dasar kondisi itulah kita, DPC PPP Loteng akhirnya memutuskan untuk menyerahkan sepenuhnya keputusan soal PAW Lalu Nursai ke DPP PPP,” jelas Mayuki, seolah mencuci tangan dari polemik yang ada.
Drama internal ini menunjukkan betapa rumitnya urusan politik, di mana data formal dan kenyataan di lapangan bisa berbeda.
Rasidi dari Golkar: Proses yang Mengalir
Di sisi lain, Partai Golongan Karya (Golkar) juga mengajukan nama Rasidi sebagai pengganti almarhum Lalu Erlan. Proses untuk Rasidi masih berada di tahap awal, menunggu validasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Setelah KPU memberikan konfirmasi, usulan ini akan diajukan ke Gubernur melalui Bupati Lombok Tengah.
Suhadi Kana memastikan bahwa mekanisme PAW ini akan berjalan sesuai prosedur. Namun, publik akan terus mengawasi, terutama bagaimana polemik di tubuh PPP akan berakhir.
Siapapun yang akan dilantik, satu hal yang pasti: penempatan anggota baru ini akan mengubah peta kekuatan politik di DPRD Lombok Tengah.
Editor : Siti Aeny Maryam