LombokPost - Pemkab Lombok Tengah mendorong percepatan pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Ini agar bisa masuk dalam program tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat.
Program diharapkan memperbaiki kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.
Melalui rehabilitasi dan pembangunan hunian layak.
“Ada sekitar 13.394 unit rumah tidak layak huni di Lombok Tengah. Saya tekankan data ini harus akurat agar tahun depan Lombok Tengah diberikan,” tegas Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri.
Ini disampaikan dalam sambutan Sosialisasi Program Tiga Juta Rumah di kantor bupati, Senin (3/11).
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Lombok Tengah Muhammad Supriaddin mengatakan, daerah wajib menyosialisasikan pendataan program tiga juta rumah.
Meski datanya mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Lombok Tengah sendiri dari data yang dimiliki, jumlah RTLH sekitar 13 ribu lebih ditambah backlog perumahan 1.500 menjadi total seluruhnya 14.500 unit yang harus tuntas,” ucap Sopo akrab disapa.
Terkait alasan memilih rehabilitasi RTLH, Sopo mengaku langkah itu diambil agar rumah-rumah tersebut memenuhi standar kelayakan.
Terutama di kawasan pedesaan maupun perkotaan.
“Setelah sosialisasi ini, kami segera menindaklanjuti hasilnya. Seperti yang ditekankan bupati, data ini harus akurat,” tegas Sopo.
Editor : Pujo Nugroho