LombokPost-Alarm bahaya dibunyikan Komisi IV DPRD Lombok Tengah. DPRD menyoroti lonjakan beban fiskal APBD Lombok Tengah 2026 yang membuat pusing. Anggaran daerah naik dari Rp 850 miliar menjadi Rp 1,3 triliun dan habis untuk menggaji pegawai.
Ketua Komisi IV DPRD Lombok Tengah Ahmad Syamsul Hadi memperingatkan bahwa tanpa langkah ekstrem, keuangan daerah terancam kolaps pada 2027.
“Bagaimana caranya supaya fiskal kita itu aman? Pajak dan retribusi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita harus ditinggikan, dikencangkan! Ini untuk antisipasi,” tegas Bang Memed, sapaan akrabnya, Selasa (2/12).
Baca Juga: Kursi PAW PPP Masih Menggantung, Dono Kasino Indro Dilantik Jadi Anggota DPRD Lombok Tengah
Beban fiskal Loteng, kata dia, diperparah pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp 400 miliar lebih pada 2026. Di tengah kondisi ini, Pemkab Loteng menghadapi dilema pahit.
Pertama, keputusan merumahkan honorer. Pemkab merumahkan tenaga honorer non database. Menurut Bang Memed, langkah ini tepat sebab jika dipertahankan tanpa digaji, itu sama saja dzalim.
Kedua, memburu PAD hingga Rp 800 miliar. Dewan mendesak PAD Loteng yang saat ini diasumsikan Rp 534 miliar pada 2026 harus digenjot sampai Rp 800 miliar agar daerah mampu menggaji pegawai sendiri.
“Jadi mau berapapun rekrut pegawai, kita aman,” imbuh politisi NasDem itu.
Sorotan paling tajam DPRD jatuh pada sektor pendapatan yang dinilai bocor, khususnya retribusi parkir. Menurutnya, pendapatan retribusi parkir Loteng saat ini hanya Rp 600 juta setahun. Angka ini dinilai tidak wajar mengingat banyaknya kantong parkir.
“Nggak wajar menurut saya ini. Seharusnya di atas satu miliar dong setahun! Kalau Rp 600 juta dibagi 365 hari, masa dapat segitu,” tanyanya heran.
Selain parkir, Pemkab Lombok Tengah disorot karena minimnya data wajib pajak. “Nggak usah deh berapa bayar wajib pajak, data wajib pajak saja, mana,” tukas Bang Memed.
Kondisi ini menunjukkan dua persoalan besar, belanja daerah membengkak untuk birokrasi sementara sektor pendapatan seperti parkir dan pajak masih lemah.
Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah Ahmad Supli membenarkan kondisi tersebut. Idealnya belanja fiskal untuk penggajian pegawai adalah 30 persen, namun di Loteng mencapai 39 persen.
"Jumlah ASN kita cukup besar, ditambah jumlah PPPK. Sehingga tidak ada pilihan lain kita harus meningkatkan PAD," ucapnya.
Tidak hanya yang disoroti NasDem, kata Supli, fraksi PKS melihat masih ada potensi yang belum maksimal. Pajak bumi dan bangunan (PBB) di kawasan selatan banyak yang tidak ditagih atau terutang karena wajib pajaknya malas membayar.
"Tanah-tanah yang terhampar di sana banyak wajib pajaknya tidak mau bayar, mereka ini berada (orang mampu, Red) tapi ngeyel gak mau bayar pajak," cetusnya.
Supli menyebut pemerintah daerah tidak berani menindak tegas, padahal dari sisi penagihan bisa memaksimalkan peran Satpol PP Loteng dan aparat penegak hukum (APH). Ia juga menyarankan, ketika ada wajib pajak yang malas bayar maka pada bangunan dipasang spanduk atau stiker.
"Ini bisa dicontoh dan saya lihat belum ada di Lombok Tengah," kata wakil rakyat dapil Praya Praya Tengah itu.
Menurutnya, ada penindakan yang berat sebelah. Kepada masyarakat kecil yang hanya memiliki satu atau dua are lahan malah dikejar untuk membayar PBB, sedangkan wajib pajak yang jelas bangunannya dan luas lahannya tidak ditagih atau ditindak tegas.
"Sehingga kalau rencana pemutihan bagi masyarakat kecil saya malah setuju, bukan dikejar-kejar kepala dusun untuk membayar," kata Supli.
Potensi PAD lainnya adalah keberadaan dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang belum dilirik pemerintah daerah. Tidak hanya potensi pajaknya, dapur MBG juga kurang menyerap hasil pertanian lokal. Mereka banyak mendatangkan bahan dari luar.
Supli juga meminta pemda mulai mendata dan menghitung keberadaan sarana olahraga dan rekreasi, mulai dari kolam renang sampai lapangan futsal yang berpotensi menaikkan PAD. Berkaca dari daerah lain, potensi ini menjanjikan.
"Saya sepakat dengan NasDem jika ini tidak digali dari sekarang, tahun berikutnya akan sulit kita hadapi di tengah membludaknya pegawai," tukas Supli.
Editor : Siti Aeny Maryam