LombokPost-Kondisi paru-paru hijau di Lombok Tengah (Loteng) kini berada di titik nadir. Data terbaru menunjukkan, dari total 20.400 hektare lebih kawasan hutan di Gumi Tatas Tuhu Trasna, kini hanya tersisa 22 persen lahan yang berkondisi baik. Sisanya, sebanyak 78 persen dilaporkan telah mengalami degradasi fungsi atau rusak parah.
Kenyataan pahit ini memicu reaksi keras Wakil Bupati Loteng M Nursiah. Ia menegaskan, kendati secara regulasi kewenangan hutan berada di Pemprov NTB, pihaknya tidak akan berdiam diri melihat hutan di wilayah selatan maupun utara terus digunduli.
“Kita tidak ingin kondisi ini dibiarkan hingga mengundang bencana seperti daerah lain. Mitigasi harus dilakukan sejak sekarang,” tegas Wabup Nursiah, Senin (12/1).
Memanfaatkan momentum musim penghujan awal tahun 2026 ini, Wabup segera menginstruksikan program penanaman pohon secara masif sebagai langkah reboisasi. Langkah ini dinilai strategis guna memulihkan fungsi hutan sekaligus meminimalkan risiko tanah longsor di kawasan perbukitan, termasuk di kawasan Mandalika.
Bukan sekadar seremoni penanaman, Nursiah juga meminta para Kepala Dusun (Kadus) yang wilayahnya bersentuhan langsung dengan kawasan hutan atau perbukitan menjadi garda terdepan pengawasan. Para Kadus diminta aktif mengelola kawasan sesuai aturan dan memantau aktivitas ilegal yang merusak lingkungan.
“Kami akan menggelar rapat koordinasi dengan Pemprov dan seluruh pengelola kawasan. Evaluasi total harus dilakukan agar kebijakan yang diambil tetap berpihak pada pelestarian alam tanpa merugikan pihak manapun,” lanjutnya.
Dengan kondisi hutan yang kini hanya tersisa sebagian kecil dalam kondisi baik, komitmen Pemkab Loteng di bawah kepemimpinan Pathul-Nursiah diharapkan mampu menghentikan laju degradasi sebelum bencana alam benar-benar menerjang permukiman warga.
Editor : Akbar Sirinawa