LombokPost-Pemprov NTB memberikan perhatian khusus terhadap peta kemiskinan di Lombok Tengah (Loteng). Sebanyak 17 desa yang tersebar di berbagai kecamatan ditetapkan sebagai lokasi prioritas dalam program percepatan penanganan kemiskinan ekstrem untuk tahun 2025 mendatang.
Merespons kebijakan itu, Wakil Bupati Lombok Tengah M Nursiah menegaskan Pemkab tidak main-main. Ia memastikan seluruh lini pemerintahan telah disiapkan untuk melakukan intervensi, baik melalui program yang sedang berjalan maupun rencana strategis tahun depan.
“Kami sudah merancang berbagai program kegiatan. Yang terpenting sekarang adalah memastikan pelaksanaannya tepat sasaran. Syarat mutlaknya, validasi data harus benar-benar akurat,” tegas Nursiah pada wartawan, Rabu (15/4).
Baca Juga: Nakes Lombok Tengah Protes Honor Rp 200 Ribu
Mantan Sekda Loteng ini mewanti-wanti seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak teledor dalam urusan data. Ia meminta pemutakhiran data yang cermat (up to date) agar bantuan pemerintah tidak salah alamat. Menurutnya, intervensi hanya akan efektif jika menyentuh langsung masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Adapun paket program yang disiapkan meliputi perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penguatan ekonomi berbasis kerakyatan, hingga bantuan sosial bersifat kemanusiaan. “Fokus kita pada warga yang memang kehilangan kemampuan bekerja atau tidak memiliki mata pencaharian tetap. Bantuan sembako dan bentuk dukungan lainnya akan terus kita salurkan,” imbuhnya.
Di tengah tantangan pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat, Nursiah mengaku pihaknya telah melakukan penyesuaian kebijakan. Namun, ia menjamin hal itu tidak akan mengendurkan semangat pengentasan kemiskinan di Gumi Tatas Tuhu Trasna.
Baca Juga: Ikhtiar Putus Rantai Krisis Air, Pemkab Lombok Tengah Jemput Anggaran Pusat Rp 130 Miliar
Strateginya, Pemkab Loteng akan memperkuat kolaborasi lintas sektor. “Program tetap jalan dengan penyesuaian yang ada. Kita perkuat sinergi dengan BUMD, perbankan, hingga sektor swasta melalui optimalisasi dana CSR (Corporate Social Responsibility),” jelasnya optimis.
Adapun sebaran 17 Desa Prioritas Kemiskinan Ekstrem antara lain Kecamatan Batukliang: Desa Barabali dan Beber; Kecamatan Batukliang Utara: Desa Tanak Beak; Kecamatan Jonggat: Desa Labulia, Sukarara, dan Ubung; Kecamatan Praya Barat: Desa Kateng, Penujak, dan Selong Belanak.
Kemudian, Kecamatan Praya Barat Daya: Desa Kabol dan Pandan Indah; Kecamatan Praya Tengah: Desa Kelebuh; Kecamatan Pringgarata: Desa Pemepek; Kecamatan Pujut: Desa Bangket Parak, Sengkol, Tanak Awu, dan Tumpak.
Melalui penetapan lokasi prioritas ini, diharapkan gerak pemerintah dalam mengikis angka kemiskinan di Lombok Tengah menjadi lebih terukur, terarah, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di akar rumput.
Editor : Akbar Sirinawa