LombokPost-Komisi IV DPRD Lombok Tengah (Loteng) memberikan catatan serius terhadap hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) lapangan terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025. Sejumlah persoalan klasik, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan sosial, ditemukan masih jalan di tempat.
Anggota Komisi IV DPRD Loteng M Tauhid menegaskan, temuan di lapangan ini akan menjadi poin krusial dalam rekomendasi dewan. Ia menyoroti sejumlah usulan yang sudah dua tahun berturut-turut disampaikan, namun belum terealisasi oleh pemerintah daerah.
Baca Juga: Komisi II DPRD Lombok Tengah Cek Kondisi Hortipark dan SIHT
“Salah satunya adalah keberadaan shelter yang representatif di Dinas Sosial dan DP3AP2KB. Ini sudah kita usulkan dua tahun berturut-turut, tapi sampai sekarang belum ada realisasi. Padahal ini sangat mendesak untuk perlindungan kelompok rentan,” cetus Tauhid kepada Lombok Post, Minggu (26/4).
Dikatakan, tahun lalu dewan sudah merekomendasikan agar bekas kantor Dinas Lingkungan Hidup dapat dijadikan shelter. Namun kenyataannya bangunan justru digunakan untuk kantor Bawaslu. “Masih banyak yang belum ditindaklanjuti,” ujarnya.
Di sektor kesehatan, Tauhid memaparkan hasil pantauannya di tiga titik. Untuk Puskesmas Langko, rencana relokasi dan pembangunan fisik dijadwalkan mulai berjalan pada Juni 2026 mendatang. Masalah lahan yang sempat menjadi kendala kini dipastikan sudah tuntas.
Baca Juga: Batas Wilayah 125 Desa Belum Tuntas, Komisi I DPRD Lombok Tengah Desak Percepatan Vertex
Sementara untuk Puskesmas Pengadang yang baru melakukan serah terima pada Januari lalu, masih menyisakan pekerjaan rumah. Penataan halaman dan tembok keliling belum rampung. “Kalau tenaga medis dan dokter di Pengadang sudah mencukupi, tinggal aspek penunjang keamanannya yang perlu segera dibenahi,” tambah mantan ketua DPRD Loteng ini.
Kondisi berbeda ditemukan di Pustu Lekor. Tauhid mengaku menerima aspirasi terkait minimnya tenaga bidan. Saat ini, Pustu itu hanya dilayani satu bidan. Pelayanan terhadap ibu hamil belum maksimal. Pihaknya mendesak Dinas Kesehatan (Dikes) segera mendistribusikan tenaga medis tambahan ke wilayah itu.
Baca Juga: DPRD Lombok Tengah Minta Nakes Tahan Diri, Ingatkan Konsekuensi Mogok Kerja
Beralih ke sektor pendidikan, politisi ini menyoroti perlunya peningkatan mutu peserta didik melalui pemenuhan sarana prasarana. Seperti di SMPN 3 Kopang yang membutuhkan lapangan basket, tempat ibadah, hingga alat kesenian tradisional Gendang Beleq.
Adapun untuk SDN Berangah Praya Timur, rencana relokasi tinggal menunggu pelaksanaan pembangunan fisik. Sekolah ini perlu dipindahkan karena lokasinya di bibir sungai. Kondisi itu sering memicu banjir saat musim hujan.
“Status tanah relokasi SDN Berangah sudah tidak ada kendala. Ini harus segera dikerjakan karena menyangkut keamanan siswa saat belajar,” tegasnya.
Tauhid mengingatkan agar temuan ini tidak hanya menjadi dokumen administratif. Ia menekankan rekomendasi Komisi IV harus dijawab dengan langkah nyata oleh SKPD terkait.
“Jangan sampai temuan tahun lalu muncul lagi tahun ini tanpa ada tindak lanjut. Kami di Komisi IV akan mengawal agar rekomendasi ini benar-benar masuk dalam prioritas anggaran dan kerja Pemda ke depan,” pungkasnya.
Editor : Akbar Sirinawa