LombokPost-Komisi IV DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mengecam keras kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh seorang oknum guru pondok pesantren terhadap sejumlah santrinya.
Selain mengutuk tindakan tersebut, legislatif mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Loteng untuk segera menghadirkan shelter atau rumah aman sebagai pusat pemulihan para korban.
Kekecewaan mendalam itu disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPRD Loteng, Nurul Adha.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengaku sangat terpukul, baik dalam kapasitasnya sebagai wakil rakyat maupun sebagai seorang ibu.
Baca Juga: Pemkab Loteng “Bersih-bersih” Indomaret dan Alfamart, Diminta Tutup Mandiri Paling Lambat 16 Mei
“Ketika terjadi hal-hal seperti yang diberitakan belakangan ini, saya sangat kecewa dan mengecam aksi kekerasan seksual tersebut. Jelas ini menjadi preseden yang sangat buruk, terutama bagi orang tua,” ujar Nurul Adha kepada wartawan.
Kendati demikian, Nurul meminta masyarakat untuk tetap tenang dan objektif. Ia berharap kejadian kelam ini tidak serta-merta menimbulkan ketakutan massal bagi para orang tua yang ingin atau sedang menyekolahkan anak-anak mereka di lingkungan pesantren.
Menurutnya, kesalahan terletak pada oknum pribadi, bukan pada institusi pendidikannya.
“Kita harap masyarakat tetap bijak menyikapi ini. Yang salah adalah oknum pelaku, bukan ponpesnya,” tegasnya.
Baca Juga: Manfaatkan Modus Pinjami HP, Oknum Guru Ponpes di Pujut Lombok Tengah Tega Sodomi Empat Santri
Lebih lanjut, Nurul menyoroti pentingnya penanganan psikologis jangka panjang bagi para santri yang menjadi korban. Keberadaan shelter khusus di Loteng dinilai sudah sangat mendesak agar proses rehabilitasi mental korban bisa berjalan maksimal dan terarah.
"Pemkab harus segera merealisasi kehadiran Shelter," tegasnya.
“Ketika sudah terjadi seperti ini, kan ke mana dan bagaimana mereka (korban) harus direhabilitasi mentalnya. Mudah-mudahan Pemkab bisa memberikan perhatian lebih dan segera merealisasikan keberadaan shelter tersebut,” tambah Nurul.
Merespons desakan legislatif, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Loteng, Herdan, memastikan bahwa kasus kekerasan seksual sesama jenis ini telah menjadi atensi serius jajaran eksekutif.
Aspirasi dan rekomendasi dari DPRD akan segera diteruskan kepada pimpinan daerah untuk langkah taktis selanjutnya.
Editor : Kimda Farida