LombokPost-Pemerintah Kabupaten (pemkab) Lombok Tengah (Loteng) kembali menorehkan prestasi gemilang dalam pengelolaan keuangan daerah.
Gumi Tatas Tuhu Trasna sukses mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut.
Penghargaan tertinggi atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2025 ini diterima langsung oleh Bupati Loteng Lalu Pathul Bahri, Senin (25/5).
Prosesi penyerahan berlangsung khidmat di Auditorium Djoni Kirmanto Lantai 3, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Kota Mataram, dan diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTB Dr. Suparwadi.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama hampir satu setengah dekade ini menjadi bukti sahih komitmen nyata Pemkab Loteng. Khususnya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan patuh terhadap standar akuntansi pemerintahan.
Baca Juga: Pemkab Loteng Evaluasi Efek Sirkuit Mandalika
Bupati Loteng Lalu Pathul Bahri menyampaikan, apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh jajaran perangkat daerah yang telah bekerja keras menjaga kualitas pengelolaan keuangan.
Menurutnya, capaian historis ini merupakan buah dari kerja kolektif seluruh elemen pemerintahan dalam menjaga integritas dan mendongkrak kualitas pelayanan publik.
“Opini WTP ini adalah bentuk kepercayaan dan penghargaan atas kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Prestasi ini harus menjadi komitmen dan motivasi kita bersama untuk terus meningkatkan kinerja serta pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bupati Pathul pada wartawan, Senin (25/5).
Ke depan, Pemkab Loteng berkomitmen penuh untuk tidak sekadar mempertahankan predikat di atas kertas.
Evaluasi dan pengawasan akan terus ditingkatkan agar efektivitas serta efisiensi penggunaan anggaran daerah benar-benar berdampak signifikan pada akselerasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Loteng secara merata.
Baca Juga: Satpol PP Bidik Alfamart Membandel, Komisi II DPRD Loteng Minta Perda Ditegakkan
Capaian membanggakan ini mendapat respons positif dan apresiasi tinggi dari jajaran legislatif.
Ketua DPRD Loteng Lalu Ramdan menyatakan, raihan opini WTP ke-14 ini akan menjadi acuan penting bagi internal dewan dalam memaksimalkan tiga fungsi utama DPRD, yakni fungsi legislasi, anggaran (budgeting), dan pengawasan (controlling).
Ramdan menegaskan, sudah menjadi tugas dan kewajiban DPRD untuk mengawal seluruh hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh BPK RI.
Segala bentuk catatan atau rekomendasi yang terlampir dalam LHP tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
“Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemkab Lombok Tengah dan seluruh jajaran yang telah bekerja keras. Ini membuktikan adanya upaya serius untuk menggunakan APBD semaksimal mungkin demi hajat hidup masyarakat banyak dan sesuai dengan peruntukan yang telah direncanakan,” kata Ramdan.
Meski menjadi kebanggaan besar bagi daerah, politisi Gerindra ini mengingatkan bahwa predikat WTP bukan berarti tanpa celah.
Raihan ini harus dijadikan catatan strategis mengenai hal-hal apa saja yang masih perlu dievaluasi dan diperbaiki ke depan.
Ia menekankan bahwa seluruh alokasi anggaran, baik untuk sektor pembangunan infrastruktur, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), maupun sektor lainnya, wajib dipergunakan dengan bersandar penuh pada regulasi yang berlaku.
“Ini adalah kebanggaan sekaligus catatan yang harus terus diperbaiki. Tentu semua peruntukan anggaran untuk pembangunan Lombok Tengah, pengelolaan PAD, dan sebagainya harus disesuaikan dengan regulasi di berbagai sektor. BPK juga menyampaikan beberapa hal terkait pemakaian anggaran lain yang memang harus kita perbaiki bersama demi kesempurnaan tata kelola ke depan,” beber Ramdan.
Meski demikian, Ramdan mengingatkan agar capaian di atas kertas ini berbanding lurus dengan realitas di lapangan.
Ramdan menekankan pentingnya konversi dari opini WTP menjadi kesejahteraan yang dirasakan langsung oleh masyarakat Gumi Tatas Tuhu Trasna.
Baca Juga: DPRD Loteng Desak Pemkab Segera Bangun Shelter Rumah Aman Bagi Korban Kekerasan Seksual
“Tantangan utama kita ke depan adalah bagaimana predikat WTP ini berimplikasi nyata terhadap penurunan angka kemiskinan, peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), dan pembangunan infrastruktur yang merata. Anggaran yang akuntabel harus menjadi stimulus utama penggerak ekonomi masyarakat bawah,” tegasnya.
Editor : Kimda Farida