LombokPost-Komisi IV DPRD Lombok Tengah (Loteng) menyoroti fasilitas kesehatan dasar di Gumi Tatas Tuhu Trasna. Sebagian besar fasilitas itu dinilai belum ramah disabilitas.
Padahal, pemerintah daerah hingga pusat berkewajiban menjamin kesetaraan pelayanan dan fasilitas kesehatan bagi masyarakat, termasuk warga berkebutuhan khusus.
“Ini menjadi atensi kami di dewan untuk memberikan masukan kepada Dinas Kesehatan agar lebih maksimal memberikan pelayanan kesehatan bagi disabilitas,” kata Anggota Komisi IV DPRD Loteng Adi Bagus Karya Putra, Rabu (10/6).
Mengenai anggaran perbaikan puskesmas, politisi yang akrab disapa Bajang Bagus ini menyatakan akan segera mengomunikasikannya dengan dinas terkait melalui rapat dengar pendapat (RDP).
Dia menegaskan, arah kebijakan penganggaran OPD ke puskesmas sudah saatnya berpihak kepada kaum difabel.
Baca Juga: HWDI NTB Sebut Enam Puskesmas Tidak Ramah Disabilitas, Anggaran Kespro Terpangkas Hingga 82,6 Persen
Menurutnya, ada banyak potensi anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk pembenahan fasilitas itu. Salah satunya melalui dana pokok pikiran (pokir) dewan.
“APBD ini kan bisa dari program reguler dan pokir, mana-mana bisa kita pakai. Yang jelas kami menekan Dinas Kesehatan bisa memberikan pelayanan maksimal terhadap kaum difabel,” pungkas Ketua DPC Partai Demokrat Loteng ini.
Sebagai informasi, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) NTB menemukan enam puskesmas belum ramah disabilitas.
Enam puskesmas itu yakni Puskesmas Kopang, Pengadang, Praya, Ubung, Puyung, dan Bonjeruk.
Hambatan krusial mencakup ketiadaan ramp atau bidang miring, toilet yang tidak aksesibel, hingga minimnya pelatihan bagi tenaga kesehatan (nakes).
Baca Juga: PJU Mati Masih Dibayar, Jaksa Minta Dishub Loteng Validasi Titik PJU
Dari sisi aksesibilitas fisik, empat puskesmas belum memiliki ramp yang memadai untuk pengguna kursi roda.
Sementara toilet di Puskesmas Bonjeruk dan Puyung belum memenuhi standar. Penyebabnya, ukuran pintu sempit dan belum dilengkapi pegangan tangan atau handrail.
“Selain itu, lima puskesmas belum memiliki rambu penanda visual dengan warna kontras maupun huruf braille untuk membantu penyandang tunanetra,” ujar Ketua HWDI NTB Sri Sukarni.
Editor : Kimda Farida