LombokPost - Pemkab Lombok Tengah (Loteng) memilih langkah agresif untuk menuntaskan persoalan stunting. Tak ingin hanya bergantung pada APBD, Wakil Bupati Loteng M Nursiah turun langsung “mengetok pintu” jajaran BUMN dan sektor perbankan demi menggalang kolaborasi.
Langkah jemput bola ini diambil untuk memperkuat berbagai program intervensi yang sudah berjalan. Salah satunya program “Lempot Stunting” atau pemberian bantuan ayam petelur kepada Keluarga Risiko Stunting (KRS).
“Kami turun langsung ke BRI, Angkasa Pura, dan perbankan lainnya. Kita jelaskan masalahnya dan bangun kolaborasi. Tujuannya agar bersama-sama menurunkan stunting serta kemiskinan,” ujar wabup pada Lombok Post, Jumat (3/7).
Baca Juga: Lomba Desa Tingkat Provinsi, Loteng Optimis Bilebante Tembus Nasional
Politisi Golkar ini menegaskan, penanganan stunting harus dikeroyok dari berbagai lini. Melalui keterlibatan pemangku kepentingan nonpemerintah, pembiayaan program intervensi gizi diharapkan bisa lebih luas dan masif.
Upaya keroyokan ini terbukti memberikan dampak signifikan. Saat ini, angka stunting di Gumi Tatas Tuhu Trasna berhasil ditekan hingga 9,81 persen. Angka itu jauh di bawah rata-rata Provinsi NTB yang mencapai 14 persen.
Selain mengetok pintu BUMN, Pemkab Loteng juga memperkuat akurasi data di tingkat bawah melalui strategi Rembug Stunting Kecamatan. “Hasil dari rembug ini menjadi bahan pemantapan kebijakan agar program intervensi kita di lapangan jauh lebih tepat sasaran dan terukur,” pungkas Nursiah.
Baca Juga: Bantu SID, Desa Berdaya hingga Pilkades, Loteng Terima 955 Mahasiswa KKP UIN Mataram
Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Loteng Kusriadi menegaskan, strategi penurunan stunting juga wajib menyasar hulu, yakni Keluarga Berisiko Stunting (KRS), agar tidak memunculkan kasus baru.
Berdasarkan data terbaru, jumlah KRS di Loteng kini tercatat sekitar 30 ribu kepala keluarga (KK). Angka ini menunjukkan tren positif setelah berhasil ditekan dari tahun sebelumnya yang mencapai 40 ribu KK.
“Penanganan yang kami lakukan berupa pendampingan keluarga melalui edukasi dan screening. Mereka ini belum masuk kategori stunting, tapi berpotensi jika tidak ditangani segera. Untuk pemeriksaan medis lanjutannya nanti ada di ranah Dinas Kesehatan,” jelas Kusriadi.
Editor : Akbar Sirinawa