LombokPost - Pemerintah Kabupaten (pemkab) Lombok Tengah (Loteng) resmi menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Loteng, Selasa (14/7).
Wakil Bupati Loteng M Nursiah menyampaikan penjelasan kepala daerah terkait arah kebijakan fiskal dan pembangunan daerah untuk tahun mendatang. Pada tahun 2027, pemkab Loteng mengusung tema pembangunan besar, yakni “Penguatan Transformasi MASMIRAH”.
Wabup Nursiah mengungkapkan, penyusunan rancangan KUA-PPAS 2027 ini mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Penyusunannya dilakukan secara partisipatif, teknokratis, dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional maupun Provinsi NTB.
Baca Juga: Bupati Pathul Ingin Desa Wisata Loteng Naik Kelas
“Kondisi makroekonomi Lombok Tengah saat ini menunjukkan tren yang sangat menggembirakan. Ini menjadi modal berharga kita untuk menyongsong tahun anggaran 2027,” ujar Nursiah saat membacakan penjelasan kepala daerah di hadapan sidang paripurna DPRD Loteng.
Nursiah membeberkan sejumlah indikator makro yang mencatatkan rapor hijau. Di antaranya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Loteng yang merangkak naik dari 71,19 pada 2024 menjadi 72,07 pada 2025, dan ditargetkan menyentuh angka 72,96 pada tahun 2027.
Selain itu, angka kemiskinan berhasil ditekan dari 12,07 persen menjadi 10,68 persen, dengan target ambisius di kisaran 9,20 persen hingga 10,14 persen pada 2027. Pertumbuhan ekonomi daerah juga melonjak dari 3,34 persen menjadi 4,87 persen, serta diproyeksikan mampu tumbuh di angka 5,36 persen hingga 6,34 persen pada tahun 2027.
Baca Juga: Wabup Gandeng BUMN Lawan Stunting di Lombok Tengah
“Sektor pariwisata, khususnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, tetap menjadi lokomotif utama penggerak ekonomi kita. Sektor ini didukung kuat oleh penguatan di bidang pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan ekonomi kreatif lokal,” jelas mantan Sekda Loteng ini.
Untuk mewujudkan berbagai target makro tersebut, Nursiah memaparkan lima pilar prioritas pembangunan Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2027. Kelima prioritas tersebut meliputi peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, akselerasi reformasi birokrasi beserta peningkatan tata kelola pemerintahan, serta perwujudan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Selain itu, pemerintah daerah juga menitikberatkan pada pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, yang diselaraskan dengan penguatan modal sosial, budaya, serta harmoni di tengah masyarakat.
Terkait postur anggaran, Nursiah memaparkan bahwa target pendapatan daerah pada APBD 2027 dirancang sebesar Rp 2,57 triliun. Angka ini mengalami kenaikan sekitar Rp 78,49 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Baca Juga: Pocari Sweat Run 2026, Wamenpora Sebut Mandalika Motor Utama Sport Tourism Indonesia
Rinciannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp 597,31 miliar. Untuk mencapai target PAD ini, pemda akan mengoptimalkan digitalisasi teknologi informasi, intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi, serta memaksimalkan aset daerah. Sementara itu, Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp 1,95 triliun dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 26,63 miliar.
Di sisi belanja daerah, pemda juga memproyeksikan anggaran sebesar Rp 2,57 triliun demi menjaga struktur anggaran tetap berimbang. Belanja ini diprioritaskan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta program prioritas nasional seperti penanganan stunting, ketahanan pangan, dan pengentasan kemiskinan ekstrem.
Belanja daerah tersebut dialokasikan untuk Belanja Operasi sebesar Rp 2,06 triliun, Belanja Modal sebesar Rp 172,09 miliar untuk menunjang infrastruktur jalan, jembatan, pendidikan, dan kesehatan, Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 2,5 miliar, serta Belanja Transfer ke desa sebesar Rp 334,05 miliar.
Baca Juga: Daniel Mananta Terpikat Suasana Alami Lombok
“Sedangkan untuk pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan bersumber dari estimasi SILPA sebesar Rp 30,89 miliar. Sementara pengeluaran pembiayaan dianggarkan Rp 31,18 miliar yang dialokasikan khusus untuk membayar angsuran pokok utang daerah kepada PT SMI (Persero),” tandas Nursiah.
Melalui pengajuan rancangan KUA-PPAS 2027 ini, Pemkab Loteng berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjaga demi melahirkan kebijakan penganggaran yang berorientasi penuh pada kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Gumi Tatas Tuhu Trasna.
Editor : Akbar Sirinawa