LombokPost - Bupati Sumbawa Syarafuddin Jarot berharap ke DPRD Sumbawa mendukung penyertaan modal Pemda di BPR NTB.
Hal ini dijelaskan bupati saat sidang paripurna perdana DPRD Sumbawa, Senin (6/5).
Sidang paripurna DPRD dipimpin Wakil Ketua II DPRD Gitta Liesbano SH MKn.
Dia didampingi Wakil Ketua III Zulfikar Demitry SH. Hadir juga Sekda Sumbawa Budi Prasatiyo dan Forkopimda Sumbawa, Kepala OPD, pimpinan BUMD, para kepala desa, dan mahasiswa.
Bupati meyakinkan para wakil rakyat bahwa langkah ini merupakan strategi penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkuat perekonomian daerah.
Menurutnya, di tengah tantangan ekonomi global, daerah memerlukan sumber-sumber pendapatan alternatif selain pajak dan retribusi, salah satunya melalui pembagian keuntungan (dividen) dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Optimalisasi Barang Milik Daerah (BMD) melalui penyertaan modal dipandang sebagai langkah konkret untuk mencapai tujuan tersebut.
"Penyertaan modal pemerintah daerah, terutama pada bank daerah bertujuan untuk meningkatkan geliat ekonomi daerah dan kinerja PT BPR NTB Perseroda," jelas Bupati Jarot.
Adapun tiga tujuan utama penyertaan modal ini, yaitu penguatan permodalan pengusaha/UMKM, petani, dan masyarakat umum sebagai dana kontinjensi.
PPengembangan dan peningkatan kinerja BPR NTB Cabang Sumbawa yang saat ini masih menyewa aset pemda; serta mendukung pemenuhan modal dasar PT BPR NTB Perseroda sebesar Rp 500 miliar agar dapat memperluas jaringan usaha.
Dari sisi pemda sebagai pemilik aset, bupati memaparkan beberapa keuntungan yang akan didapatkan.
Di antaranya, optimalisasi pengelolaan BMD, peningkatan PAD melalui tambahan dividen, dan penguatan posisi tawar Pemda Sumbawa sebagai pemegang saham terbesar kedua setelah Pemprov NTB.
Bupati juga menyampaikan bahwa kepemilikan saham Pemda Sumbawa saat ini sebesar 12,51 persen dengan nilai nominal Rp 19,64 miliar.
Untuk memenuhi kebutuhan modal dasar BPR NTB, peningkatan penyertaan modal, baik berupa uang maupun barang milik daerah menjadi krusial.
Berdasarkan laporan kajian bisnis PT BPR NTB Perseroda dan pembahasan dengan tim Pemkab Sumbawa, bupati menyatakan bahwa penyertaan modal daerah ini sangat layak untuk dilakukan. Kinerja operasional BPR NTB dinilai baik.
Kondisi perekonomian NTB kondusif untuk pengembangan jaringan dan kinerja keuangan bank hingga Desember 2024 menunjukkan tren positif dengan peningkatan aset dan penyaluran kredit yang signifikan.
"Kinerja bisnis dan keuangan PT BPR NTB Perseroda dalam tahun 2024 menunjukkan gambaran cukup positif,” sebutnya.
Realisasi penyaluran dana yang cukup besar, yaitu Rp 989.219.944.358. Terbagi dalam kredit modal kerja sebesar Rp 572.934.314.328 atau 57 persen.
Realisasi kredit investasi Rp 3.396.871.129 atau 0,3 persen. Terakhir, realisasi kredit konsumtif mencapai Rp 431.888.189.180 atau 43 persen.
Sementara, Realisasi Return on Asset (ROA) mencapai 4,47 persen dan Return on Equity (ROE) sebesar 13,92 persen.
Penerimaan bagi hasil usaha bank terhadap Pemda Sumbawa dalam tiga tahun terakhir juga menunjukkan peningkatan yang menggembirakan.
"Penerimaan bagi hasil usaha bank terhadap pemerintah kabupaten sumbawa dari modal saham dengan nilai nominal sebesar Rp 19.643.050.255. Dengan persentase sebesar 12,51 persen dalam 3 tahun terakhir adalah tahun 2022 sebesar Rp 1.656.784.896.
Tahun 2023 sebesar Rp 1.857.669.774, dan tahun 2024 sebesar Rp2.461.737.808," rinci bupati.
Mengakhiri penjelasannya, bupati berharap DPRD Kabupaten Sumbawa dapat memberikan persetujuan terhadap rencana penyertaan modal daerah.
Berupa tanah milik Pemkab Sumbawa kepada PT. BPR NTB Perseroda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bupati optimis langkah ini akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sumbawa.
Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan ke tingkat berikutnya hingga mencapai persetujuan dewan. (bia/r5)
Editor : Jelo Sangaji