LombokPost - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terus berupaya membenahi data kemiskinan masyarakat setempat.
‘’Kita lakukan pembenahan termasuk berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS),’’ jelas Bupati KSB Amar Nurmansyah, saat memimpin kegiatan Yasinan, Sabtu malam (5/7).
Pemerintah akan membangun koordinasi lebih detail, sehingga data kemiskinan yang diperoleh nantinya akurat. ‘’Kita akan kerja sama dengan biro pusat statistik BPS KSB,’’ katanya.
Bupati meminta sebelum kolaborasi dilakukan, seluruh OPD terutama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Dinas Sosial lebih ketat dalam melakukan verifikasi lapangan. ‘’Nanti dibantu Agen Gotong Royong (AGR),’’ ingatnya.
Salah satu yang akan dilakukan pemerintah adalah mengevaluasi warga yang mendapat Program Keluarga Harapan (PKH) dari Pemerintah Pusat.
Amar meminta evaluasi dilakukan secara berjenjang, dimulai dari desa hingga ke dinas sosial. ‘’Nanti kita akan evaluasi, setelah itu diserahkan kementerian untuk evaluasi final,’’ katanya.
Dia meminta warga penerima PKH sumber yang tidak masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar langsung dicoret. ‘’Mulai bulan depan mereka ini tidak boleh lagi mendapat bantuan PKH,’’ tegasnya.
Langkah tegas pemerintah ini dilakukan, mengingat saat ini ada banyak laporan terutama dari AGR. Beberapa warga yang seharusnya sudah masuk kategori mampu tetap mendapat PKH.
‘’Padahal mereka sudah tidak layak lagi mendapat bantuan tersebut. Di masyarakat, ini menimbulkan dampak cukup besar terutama secara sosial,’’ paparnya.
Kolaborasi dengan BPS, lanjut Amar, mendukung program ketahanan sosial dan ketahanan ekonomi berbasis Kepala Keluarga (KK).
‘’Kita sempat diskusi dengan pihak BPS, satu poin yang menjadi pertanyaan surveyor kepada responden adalah warga mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah,’’ tandasnya.
Di lapangan, ditemukan ada beberapa warga menjawab tidak pernah. Kemungkinan, mereka berpikir akan ada program lain untuk diberikan kepada mereka.
‘’Padahal jawaban dari pertanyaan ini akan berpengaruh terhadap hasil survey itu sendiri,’’ jelasnya.
Ke depan, melalui kolaborasi yang dibangun, proses survey yang dilakukan dapat memasukkan indikator bantuan Program Kartu Sumbawa Barat Maju bagi warga KSB. ‘’Kita juga memberikan ruang ke BPS mengakses secara langsung data penerima bantuan dari program,’’ janjinya.
Harapannya, ke depan apa yang diupayakan Pemda KSB menurunkan angka kemiskinan melalui program Kartu Sumbawa Barat Maju dapat singkron dengan data yang dikeluarkan oleh BPS Sumbawa Barat. ‘’Ini supaya sinkron saja. Terutama dari BPS sebagai lembaga resmi yang mengeluarkan data soal kemiskinan,’’ tambahnya. (far/r5)
Editor : Jelo Sangaji