LOmbokPost - Isu mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Dompu makin santer terdengar.
Menjelang enam bulan masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Dompu, Bambang Firdaus-Sirajuddin, rencana rotasi dan promosi jabatan mulai mendengung.
Informasi yang dihimpun, pengusulan nama-nama pejabat serta permohonan izin ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah disampaikan sejak beberapa waktu lalu.
Bupati Dompu Bambang Firdaus menegaskan, mutasi yang direncanakan merupakan bagian dari kebutuhan untuk menyegarkan roda pemerintahan.
”Mutasi dan promosi jabatan adalah kebutuhan penyegaran birokrasi,” kata Bambang.
Dia memastikan, langkah tersebut tidak didasari kepentingan politik, apalagi balas dendam terhadap pihak tertentu. Mutasi dilakukan murni untuk mendorong percepatan realisasi visi dan misi kepemimpinan Bambang–Sirajuddin.
”Insya Allah Agustus. Kami masih menunggu respon Mendagri sekarang ini,” jelasnya.
Bambang mengungkapkan, tidak dilaksanakannya mutasi sebelum enam bulan masa jabatan adalah bentuk kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
”Karena kami taat asas dan taat hukum,” tegasnya.
Dia menambahkan, mutasi yang dilakukan secara tergesa tanpa memahami karakter dan kompetensi pejabat yang akan diposisikan, justru berisiko menghambat kinerja birokrasi.
Baca Juga: Uji Kompetensi Jadi Dasar Mutasi, Objektif Nilai Rekam Jejak Atasan
”Kita pahami dulu, siapa menjadi apa, dan siapa bisa mengerjakan apa,” tambahnya.
Bambang meminta agar proses pergeseran pejabat nantinya, termasuk yang mendapat promosi jabatan, tidak perlu menjadi polemik.
Dia menegaskan, birokrasi butuh figur-figur yang siap bekerja dan memiliki kemampuan teknis yang kuat.
”Visi-misi yang dibangun BBF-DJ (sebutan pasangan ini saat mencalonkan), butuh energi dan tenaga yang mumpuni, sehingga eksekutornya yakni birokrat, mengetahui medan dan pekerjaannya,” tegasnya.
Selain mutasi, bupati juga memberi sinyal adanya perampingan struktur organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurutnya, penggabungan beberapa OPD dinilai perlu untuk mengefisienkan penggunaan anggaran serta mempercepat pembangunan.
”Anggaran kita terbatas, jika banyak OPD, maka akan sulit bergerak,” ucapnya.
Dari total APBD Kabupaten Dompu sekitar Rp1,3 triliun, hanya 47 persen yang dapat digunakan untuk belanja pembangunan.
Sisanya sebesar 53 persen, disebutkan Bambang, adalah anggaran yang tidak bisa dialihkan karena berasal dari dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).
”Soal itu (perampingan struktur), masih dalam kajian,” pungkasnya. (jlo/r5)
Editor : Kimda Farida