LombokPost-Wakil Bupati (Wabup) Sumbawa Mohamad Ansori berjanji akan membenahi distribusi elpiji 3 kilogram (Kg) bersubsidi. Ini menjawab aspirasi mahasiswa di aula Hasan Usman, Kantor Bupati Sumbawa.
Mahasiswa menyoroti ketersediaan elpiji di lapangan serta harga jual yang masih melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Ansori menegaskan, Pemkab Sumbawa terus berupaya memperbaiki tata kelola distribusi elpiji bersubsidi agar tepat sasaran.
"Pemerintah daerah melalui Satgas Pengendalian elpiji secara rutin melakukan sidak, berkoordinasi dengan Pertamina dan agen, serta memberikan tindakan terhadap pangkalan yang terbukti melanggar ketentuan distribusi," kata Ansori.
Baca Juga: Pesona Pulau Kenawa, Surga Kecil di Sumbawa Barat
Dia menjelaskan, sejak Maret 2026 Pemkab Sumbawa telah melakukan pendataan penerima elpiji subsidi secara by name by address. "Pendataan dilakukan mulai dari tingkat kecamatan, desa, hingga RT/RW, kemudian dicocokkan dengan data milik agen dan pangkalan resmi," jelasnya.
Ansori menerangkan, langkah tersebut bertujuan memastikan rumah tangga berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro yang benar-benar berhak menerima LPG bersubsidi. "Kami juga terus berkoordinasi dengan PT Pertamina terkait pasokan elpiji," terang dia.
Menurut Ansori, meningkatnya kebutuhan elpiji dipengaruhi sejumlah faktor, di antaranya pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan tingginya aktivitas sektor pertanian pada musim tanam maupun panen. Di sisi lain, keterbatasan pasokan juga dipengaruhi kondisi nasional karena LPG masih bergantung pada impor sehingga terdampak situasi minyak dan gas dunia.
"Kami telah menyampaikan kondisi tersebut kepada Pertamina. Saat ini sedang diusulkan penambahan alokasi elpiji non-subsidi serta tambahan pasokan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Sumbawa," ujarnya.
Baca Juga: Proyek Strategis Sumbawa Barat Tembus Rp 221 Miliar, Dinas PUPR Kebagian Rp 166 Miliar
Ansori kembali menegaskan elpiji kilogram merupakan barang bersubsidi yang hanya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro sesuai ketentuan pemerintah.
Karena itu, Pemkab Sumbawa telah menerbitkan surat edaran yang mengimbau aparatur sipil negara (ASN) yang mampu secara ekonomi agar tidak menggunakan elpiji subsidi.
"Pangkalan resmi juga diminta menyalurkan elpiji sesuai aturan dan tidak menjualnya kepada pengecer," tegasnya.
Dia berharap seluruh elemen masyarakat dapat berkolaborasi bersama pemerintah, Pertamina, agen, aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat untuk memastikan distribusi elpiji berjalan tertib, tepat sasaran, serta sesuai HET. Ke depan, hasil pendataan by name by address akan menjadi dasar usulan kuota elpiji kepada pemerintah pusat sekaligus menjadi acuan penerapan sistem distribusi berbasis data penerima manfaat.
"Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan tata kelola elpiji bersubsidi yang lebih transparan, akuntabel, dan benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak," tandasnya.
Editor : Jelo Sangaji