LombokPost - Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lombok Timur (Lotim) mengaku bingung dengan program pembuatan Koperasi Merah Putih yang dicanangkan pemerintah pusat di masing-masing desa.
Koperasi Merah Putih adalah program inisiatif pemerintah Indonesia untuk membentuk dan mengembangkan koperasi di tingkat desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.
Program ini direncanakan akan diluncurkan secara nasional pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional.
”Kami tidak tahu seperti apa nanti koperasi merah putih ini,” terang Ketua FKKD Lotim Khairul Ihsan, Kamis (8/5).
Dikatakan, di satu sisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tanpa modal dari anggota, dinilai tidak beroperasi maksimal, bahkan hidup segan mati tak mau.
Sehingga dirinya merasa pesimis jika koperasi ini bisa belajar dengan baik. Apalagi berdasarkan asas koperasi, dari anggota oleh anggota.
Berkaca dari keberadaan BUMDes, sebagian besar mati suri. Hanya beberapa yang masih berjalan.
”Kami ingin supaya BUMDes ini saja yang dihidupkan dan dimaksimalkan, kalau memang keinginan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat,” ujarnya.
Rencana pembentukan koperasi merah putih diakui tidak bisa di tolak oleh desa. Karena saat ini sudah ada Inpres-nya.
”Koperasi ini dananya nanti dalam bentuk pinjaman dari Bank Himpunan Bank Negara (Himbara). Nilainya Rp 1-5 miliar. Kalau kita bayar dari dana desa, berapa tahun dia akan selesai dibayarkan,” ujarnya penuh tanya.
Ditegaskan, program ini sangat membingungkan. Sehingga belum bisa diterima sepuhnya, namun juga tidak bisa ditolak.
Terlebih per tanggal 31 Juni koperasi ini harus terbentuk.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lombok Timur Salmun Rahman menyampaikan, pihaknya masih menunggu kepastian waktu dimulainya Koperasi Merah Putih tersebut.
”Saat ini kami masih menunggu juklak juknis lebih lanjut, dari pemerintah pusat,” terangnya.
Pembentukan koperasi ini bertujuan untuk menumbuhkan dan menghidupkan perekonomian yang ada di desa. Sehingga dapat mendukung swasembada pangan.
”Intinya potensi-potensi di desa itu bisa dikelola, sehingga nantinya masyarakat bisa mengakses pangannya dengan mudah, cepat, dan murah,” ujar Salmun
Keberadaan koperasi ini juga akan menjadikan desa yang berketahanan pangan. Memilik ketersediaan pangan yang cukup, harga yang terjangkau, dan memberikan kemampaatan bagi desa dan masyarakat.
"Tugas kita di dinas bagaimana arah kebijakan pembangunan di desa itu kita laksanakan. Tetapi program ini cukup bagus,” tutupnya. (par/r6)
Editor : Kimda Farida