Lombok Post - Sebanyak 95 ribu peserta BPJS Kesehatan di Lombok Timur (Lotim), dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN tidak aktif ke pesertaannya.
Hal ini dikarenakan adanya perubahan data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN).
"Di Lotim bulan ini ada 95 ribu yang di non aktifkan Ke pesertaannya untuk peserta PBI APBN. Ini dikarenakan ada perubahan data dari DTKS menjadi DTSEN sesuai Inpres nomor 4 tahun 2025,” terang Kadis Sosial Lotim H Suroto, Selasa (10/6).
Disebutkan, secara nasional jumlah peserta BPJS Kesehatan dari segmen PBI APBN yang di non aktifkan pemerintah pusat sebanyak 7 juta orang lebih.
Jumlah peserta yang aktif dari semua segmen di Lotim saat ini mencapai 71,03 persen atau sekitar 1 juta orang lebih.
Masyarakat yang tidak aktif Kepesertaannya ini dikarenakan yang bersangkutan tidak masuk dalam DTSEN dan ada yang masuk dalam miskin kategori desil 5,6,7, atau dinyatakan mampu berdasarkan pendataan DTSN beberapa waktu lalu.
“Kalau ternyata yang non aktif itu ada yang masih kategori miskin, nanti akan ada mekanisme pengusulan pengaktifan lagi sesuai SOP,” katanya.
Saat ini pihaknya juga tengah mengidentifikasi data masyarakat yang 95 ribu tidak aktif tersebut. Kemudian selanjutnya desa akan diminta untuk mengusulkan, nama-nama yang layak untuk diaktifkan kembali sesuai kriteria.
Jika masyarakat tersebut dalam keadaan emergency, bisa diajukan atau diperbaiki langsung di Mall Pelayan Publik (MPP). Hal ini juga sesuai Surat Edaran (SE) Bupati Lotim.
“Tahun ini target keaktifan peserta itu 80 persen. Untuk yang tidak aktif ini, sedang kita cari solusi agar bisa diusulkan lagi sesuai kriteria, karena memang banyak yang kurang mampu tidak aktif kepesertaannya,” tutupnya.
Baca Juga: BPJS Kesehatan Cabang Selong Sosialisasikan Program Rehab
Sementara Kepala Cabang BPJS Selong Elly Widiani menambahkan dari jumlah penduduk Lotim sebanyak 1.457.591 jiwa.
Jumlah Kepesertaan BPJS Kesehatan dari semua segmen sebanyak 1.440.383 orang atau sekitar 98,82 persen. Namun tingkat keaktifan hanya 1.035.346 peserta atau sekitar 75,56 persen.
“Sementara dari segmen mandiri atau bukan penerima upah ada sekitar 40 ribu tidak aktif. Karena memiliki tunggakan iuran. Tahun ini masing-masing kabupaten/kota ditargetkan tingkat keaktifan kepesertaan diangka 80 persen,” tutupnya.**
Editor : Pujo Nugroho