LombokPost - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung plus Lombok Timur (Lotim), melakukan aksi demonstrasi di tiga titik. Mulai dari kantor Bupati, Polres hingga kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lotim dengan tuntutan berbeda-beda.
Ketua HMI MPO Cabang Selong Wawan Jaya Purnama saat orasi di depan Kantor Bupati Lotim meminta Bupati Lotim H Haerul Warisin agar berkomitmen dan memaksimalkan kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID) sebagai ruh keterbukaan informasi.
“Selama ini segala kebijakan dan keputusan tidak pernah ada keterbukaan tidak pernah ada transparansi dari Pemkab Lotim,” terang Wawan Jaya Purnama saat orasi di depan Kantor Bupati Lotim, Senin (1/9).
Baca Juga: Demo di Dompu Adem, Bupati dan 26 DPRD Duduk Melingkar Jawab Tuntutan Massa Aksi
Selain itu, masa aksi juga menuntut agar Perbup nomor 10 tahun 2013 tentang pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemkab Lotim segera di revisi.
Mereka juga meminta Perbup tersebut juga bisa ditambahkan pasal-pasal keterbukaan tentang dokumen APBD, Perbup, Surat Keputusan (SK) Dinas, Lembaga dan Badan, yang disediakan dalam laman resmi daerah. Sehingga masyarakat bisa mengakses data-data tersebut.
“Dengan keterbukaan informasi ini kami harap pemerintah tidak semena-mena mengambil kebijakan,” ungkapnya.
Dalam aksi tersebut massa aksi juga menuntut agar Pajak Bumi Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Lotim diturunkan. Sebab masa aksi menilai tarif pajak saat ini terlalu mahal dan memberatkan masyarakat.
Setelah menyampaikan tuntutan di kantor Bupati Lotim, masa aksi melanjutkan aksi kedua di depan Polres Lotim. Masa aksi kemudian disambut langsung oleh Kapolres Lotim AKBP I Komang Sarjana. Sementara aksi ketiga dilakukan di Kantor DPRD Lotim. Masa kembali di temui langsung oleh ketua DPRD dan beberapa anggota lainnya.
Ketua EK LMND Lotim Muhammad Hamzani Dalam orasinya menuntut agar Kapolri Listyo Sigit Prabowo mundur dari jabatannya secara terhormat. Ia menilai kapolri sudah terlalu lama menjabat dan sudah tidak layak menjabat sebagai kapolri.
Di depan Kantor DPRD Massa aksi menyampaikan tiga tuntutan yakni Menghapus tunjangan DPR, meminta DPRD Lotim agar melibatkan mahasiswa saat mengambil kebijakan terutama pengesahan berbagi Peraturan Daerah (Perda) dan mengesahkan RUU Perampasan aset.
Sementara itu wakil Bupati Lotim H Mohammad Edwin Hadiwijaya sangat mengapresiasi masa aksi yang telah melakukan aksi secara damai tanpa anarkis dan tertib. Ia berjanji akan menampung semua aspirasi masa aksi dan masyarakat.
Ketua DPRD Lotim Muhammad Yusri menyampaikan terkait dua tuntutan masa aksi yakni pengesahan RUU Perampasan aset dan penghapusan tunjangan DPR merupakan wewenang DPR RI. Namun ia memastikan tuntutan itu akan segera ditindak lanjuti.
Selama aksi berjalan dengan aman dan damai. Hampir tidak ada aksi saling dorong antara masa aksi dengan aparat kepolisian, TNI dan Satpol-PP maupun aksi saling lempar. Setelah berdialog dengan Ketua dan anggota DPRD lainnya, masa aksi membubarkan diri dengan tertib dan aman. (par/r6)
Editor : Prihadi Zoldic