LombokPost-Untuk mempermudah masyarakat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Samsat Lombok Timur (Lotim) meluncurkan desa sadar pajak dan mandiri. Langkah ini diharapkan dapat menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Program ini bertujuan untuk mempermudah akses layanan pembayaran pajak, terutama PKB. Sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat pentingnya membayar pajak," terang Kepala UPTB Samsat Lotim Abdul Aziz, Jumat (5/9).
Program ini juga menjadi upaya menjangkau daerah yang sulit terlayani. Pembayaran PKB bisa dilakukan secara kolektif dan telah disosialisasikan ke 21 kecamatan.
Dijelaskan, mekanisme program ini mirip dengan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Petugas akan mengirim surat pemberitahuan pajak kendaraan ke alamat pemiliknya.
"Untuk realisasi program ini, kami juga akan bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)," jelasnya.
Pengurus BUMDes akan diberikan pelatihan untuk menerima pendaftaran dan pembayaran pajak dari masyarakat. Cara ini diharapkan memotong jarak dan waktu bagi warga yang kesulitan datang ke kantor Samsat.
Kendati demikian, pelayanan ini diakui tidak secepat di kantor Samsat. Setelah data diverifikasi petugas, surat ketetapan pajak akan diterbitkan dan diantarkan kembali ke desa.
"Prosesnya memang tidak secepat di kantor begitu datang langsung bisa terima, tapi program ini akan sangat membantu masyarakat di daerah-daerah pelosok," ungkapnya.
Selain BUMDes, pihaknya juga akan menggandeng Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi diharapkan bisa memfasilitasi pembayaran pajak bagi warga kurang mampu melalui sistem cicilan atau angsuran.
Inisiatif ini juga diharapkan dapat mengatasi masalah data kendaraan yang belum valid. Saat ini Samsat tengah berupaya menyempurnakan data dengan berkomunikasi langsung dengan pemilik kendaraan di desa.
"Program ini juga akan membawa dampak positif terhadap pendapatan daerah. Karena ada skema pembagian pendapatan," katanya.
Program desa sadar pajak dan pemberdayaan BUMDes ini merupakan inisiasi sekaligus program kerja Gubernur NTB untuk menguatkan sinergi Pemprov dan Pemkab dalam membangun masyarakat desa yang mandiri dan berkelanjutan.
Wakil Bupati Lotim Moh Edwin Hadiwijaya menyampaikan, target penarikan PKB di Lotim tahun ini sebesar Rp 77 miliar. Untuk mengejar target itu, Pemkab Lotim akan mendekatkan pelayanan pembayaran pajak kepada masyarakat dengan menyiapkan lokasi pembayaran di setiap kecamatan.
“Kalau sekarang baru 9 titik tempat pembayaran. Kemarin yang mengelola pajak kendaraan ini 100 persen dikelola oleh provinsi. Tapi sekarang kita dapat juga, jadi kita akan menyiapkan tempat pembayaran di masing-masing kecamatan,” tutupnya.
Editor : Siti Aeny Maryam