Lombokpost - Perubahan iklim yang semakin terasa mendorong Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lombok Timur (Lotim) mempercepat perluasan Program Kampung Iklim (ProKlim). Melalui inisiatif berbasis komunitas dari tingkat desa hingga RT, program ini ditargetkan memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi dampak lingkungan yang kian kompleks.
“Perubahan iklim merupakan tantangan global yang dampaknya sangat nyata dirasakan. Dari peningkatan suhu, perubahan pola hujan, hingga bencana alam seperti banjir dan kekeringan, untuk itu masyarakat perlu bersiap menghadapi dampaknya,” terang Kepala DLH Lotim Pathurrahman, Kamis (4/12).
ProKlim adalah program nasional. Tujuannya meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah dalam upaya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Program ini mendorong aksi berbasis komunitas mulai tingkat desa, kelurahan, atau lingkungan RW/RT untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap iklim yang berubah serta menurunkan emisi gas rumah kaca.
Perubahan iklim saat ini memberikan dampak terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Termasuk meningkatnya intensitas bencana hidrometeorologi, perubahan pola musim.
”Bahkan ancaman terhadap ketahanan pangan dan kesehatan,” imbuhnya.
Dari 254 desa/kelurahan di Lotim ditargetkan terbentuk 234 kampung ProKlim. Saat ini 90 ProKlim telah terbentuk, dan Lotim menjadi kabupaten terbaik di NTB baik secara kualitas maupun kuantitas dalam pengembangan ProKlim. Pada 2030 ditargetkan setiap desa/kelurahan memiliki satu kampung ProKlim. Kampung yang telah terbentuk akan membina dusun-dusun lainnya menjadi dusun ProKlim.
“Untuk mencapai target itu, kami akan melakukan kolaborasi dengan semua pihak, seperti OPD terkait, NGO Tim Penggerak PKK Kabupaten, Perguruan Tinggi, BTNGR, KPH Rinjani dan Pencinta alam,” katanya.
Lotim diakui memiliki potensi besar untuk pengembangan ProKlim mengingat kondisi kerentanan iklim dan adanya berbagai inisiatif adaptasi dan mitigasi. Karena itu pihaknya terus menggencarkan sosialisasi ProKlim untuk meningkatkan pemahaman pemerintah desa, kelompok masyarakat, dan pemangku kepentingan agar implementasi ProKlim berjalan optimal dan berkelanjutan.
“Kami harap masyarakat terlibat langsung dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, sehingga terbentuk ketahanan iklim di tingkat paling bawah di masyarakat “ katanya.
Ia juga mendorong aksi adaptasi dan mitigasi lokal seperti penghijauan dan pengelolaan sampah untuk meningkatkan kualitas hidup dan memberikan kontribusi pada target penurunan emisi gas rumah kaca nasional.
Sementara Kepala Bidang Wilayah II Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup (PPLH) Bali Nusra Dony Arif Wibowo menjelaskan ada tiga krisis utama yang dihadapi dunia, yakni beban iklim, polusi, kerusakan lingkungan, dan hilangnya keanekaragaman hayati.
“Indonesia telah mengalami peningkatan suhu rata-rata sebesar 0,45 hingga 0,75 derajat Celsius. Angka itu mungkin terlihat kecil, tetapi pada skala global memberikan dampak yang sangat besar,” ujarnya.
Perubahan pola curah hujan, kenaikan muka air laut, dan semakin seringnya cuaca ekstrem dirasakan langsung oleh masyarakat terutama di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seperti Bali dan NTB. (par/r7)
Editor : Marthadi