LombokPost-Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur (Lotim) M Juaini Taofik meminta masyarakat tidak sembarangan meminjamkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Identitas kependudukan dikhawatirkan disalahgunakan untuk mengakses pinjaman online (pinjol) atau judi online (judol). Dampaknya bisa berimbas pada terputusnya bantuan sosial (bansos), termasuk kepesertaan BPJS Kesehatan.
“Hati-hati memanfaatkan identitas kependudukan. Jangan sampai kita berteman atau berkeluarga lalu dipinjam KTP, kemudian disalahgunakan. Itu sekarang semua sudah terkoneksi dengan data pusat,” terang Sekda Lotim M Juaini Taofik, Jumat (26/6).
Juaini mengatakan, saat berkunjung ke pemerintah pusat, ia menanyakan banyaknya warga Lotim yang tidak lagi mendapatkan bansos. Salah satunya dinonaktifkan dari kepesertaan BPJS Kesehatan yang iurannya dibayarkan pemerintah pusat. Kondisi itu disebabkan berbagai faktor, salah satunya indikasi pinjol.
Namun, alasan terbesar banyaknya masyarakat berhenti mendapatkan bansos karena data belum padu padan. Karena itu, ia mendorong Dinas Dukcapil terus melakukan perbaikan data.
“Penyebab lainnya itu ada namanya inclusion error atau memang tidak cocok menerima. Karena memang dia sudah terdeteksi orang kaya, orang seperti ini sebenarnya harus punya kesadaran untuk mundur, tetapi ini sulit,” katanya.
Selain itu, ditemukan data exclusion error. Ada masyarakat yang sebenarnya layak menerima bantuan, tetapi belum masuk dalam daftar penerima karena berada di desil tinggi.
Baca Juga: Potensi Tambang NTB Rp 5 Triliun Per Tahun, DPRD Kebut Raperda Minerba hingga Pinjol dan Judol
Terkait data ini, para penjabat sementara (Pjs) kepala desa didorong aktif melakukan pembaruan data warga. Langkah itu untuk memastikan kebijakan pemerintah berbasis data akurat.
“Kami sarankan untuk memanfaatkan sensus ekonomi 2026 ini. Untuk apa? Sampaikan data secara apa adanya secara faktual kepada petugas pendata, karena itu bisa dipakai untuk memperbaiki kebijakan berikutnya,” tegas Ofik.
Terkait maraknya pinjaman online, Juaini kembali mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan memberikan atau meminjamkan identitas kependudukan kepada orang lain. Termasuk dengan alasan membantu teman maupun keluarga.
Baca Juga: Perkuat Literasi Keuangan Generasi Muda NTB, Dorong Bijak Kelola Keuangan dan Hindari Pinjol Ilegal
“Hati-hati menggunakan identitas kependudukan. Jangan sampai KTP disalahgunakan oleh pihak lain. Sekarang semua data sudah terkoneksi dengan pusat, sehingga dampaknya bisa sangat besar bagi pemilik identitas,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Kepesertaan BPJS Kesehatan Selong I Putu Fery Ranita Satria Wibawa menyampaikan, sebanyak 230 ribu kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat Lotim yang ditanggung dari APBN dinonaktifkan pemerintah pusat. Salah satunya karena terindikasi mengakses pinjol.
“Kalau yang sudah terafiliasi dengan judol ini sudah tidak bisa diaktifkan kembali. Datanya sudah tanda X, sama sekali sudah tidak bisa diaktifkan kembali,” singkatnya. (par/r7)
Editor : Prihadi Zoldic