Lombok Post-Rencana pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Ekas Buana, Lombok Timur (Lotim), dibatalkan. Direktur PT Energi Selaparang Joyo Supeno menyebut, pembatalan program dilakukan pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Rencana pembangunan SPBN yang nempel dengan KNMP itu dibatalkan pusat. Kalau informasi yang sampai ke kita, karena bermasalah di beberapa tempat yang menjadi pilot projectnya,” terang Joyo saat dikonfirmasi, Kamis (19/11).
Menurut Joyo, pembatalan program berlaku di seluruh daerah di Indonesia, terutama wilayah yang memiliki KNMP. Bahkan, program pembangunan SPBN tidak lagi tersedia pada 2026 maupun 2027.
Baca Juga: Terkendala Alat Tangkap, Operasional KNMP Ekas Buana Belum Maksimal
Untuk memenuhi kebutuhan BBM nelayan di Lotim, PT Energi Selaparang berencana menambah kapasitas SPBN yang sudah ada di Labuan Haji maupun Tanjung Luar. ”Tentunya menambah kuota juga, untuk memenuhi kebutuhan nelayan kita di Lotim,” jelasnya.
Kapasitas penampungan BBM di masing-masing SPBN direncanakan meningkat menjadi 20 ribu kiloliter (KL) dari sebelumnya 15 KL. Penambahan itu mencakup BBM jenis solar maupun pertalite.
Saat ini, rencana penambahan kapasitas masih dalam proses pengusulan. Joyo berharap peningkatan sarana dan kuota BBM dapat memenuhi kebutuhan nelayan di Lotim yang selama ini belum seluruhnya terlayani.
Baca Juga: KKP Bekali Ratusan Peserta untuk Perkuat Program KNMP 2027 di NTB
“Sekarang ini baru terpenuhi sekitar 60-65 persen dari nelayan yang ada. Jumlah nelayan kita sekitar 14.000 orang. Sehingga kita ingin meningkatkan itu dengan cara menambah sarana SPBN, termasuk kuota BBM,” katanya.
Untuk merealisasikan rencana itu, PT Energi Selaparang juga telah mengajukan tambahan anggaran melalui APBD 2027. Joyo berharap Pemkab Lotim dapat memberikan dukungan anggaran agar kebutuhan BBM nelayan semakin terpenuhi.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lotim Tasywiruddin menjelaskan, pembangunan SPBN di kawasan KNMP Ekas Buana juga terkendala sertifikat lahan. Pemkab Lotim sebelumnya telah menyiapkan berbagai persyaratan pembangunan fasilitas itu.
Baca Juga: Bupati Dompu Harapkan KNMP Mampu Dongkrak Pendapatan Nelayan
“Pemda sudah memproses seluruh persyaratan, termasuk surat rekomendasi dan perizinan terkait SPBN,” katanya.
Namun, pengajuan secara daring tidak dapat dilanjutkan karena lahan yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan SPBN di sekitar KNMP Ekas Buana belum memiliki sertifikat.
Tasywiruddin menjelaskan, pembangunan SPBN awalnya tidak masuk dalam usulan pembangunan KNMP Ekas Buana. Namun, besarnya kebutuhan BBM nelayan serta jauhnya akses pengisian bahan bakar mendorong Pemkab Lotim mengusulkan pembangunan SPBN sebagai fasilitas penunjang.
“Tetapi pembangunan SPBN di tahun berikutnya sudah tidak ada lagi,” tandasnya. (par/r7)
Editor : Jelo JSumber : Lombok Post