”Jadi kami meminta bupati dan wakil bupati untuk tender ulang 14 proyek itu. Karena kami menduga itu ada intervensi salah satu oknum mantan narapidana. Kalau seperti itu kasihan kontraktor lainnya,” tegas koordinator aksi Dedi Romi Harjo.
Ia menjelaskan, aksi ini merupakan upaya untuk membuat pemerintahan baru ini lebih baik dari pemerintahan sebelumnya. Terlebih lagi Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu juga sudah berpesan agar diberikan masukan dan kritik yang konstruktif.
Salah satu yang menjadi kritikan pihaknya yakni lelang proyek yang dimonopoli donatur politik. Hal ini harus diluruskan untuk menciptakan suasana persaingan yang sehat antarsesama kontraktor.
”Jadi kami tidak ingin ada monopoli seperti ini,” tegas dia.
Ia menyarankan pemerintahan jangan mau dirusak oknum-oknum tim sukses. Bupati harus bersikap tegas dalam mengambil keputusan.
”Karena yang terjadi sekarang ini, nama pak bupati selalu dijual untuk persoalan ini, kasihan bupatinya,” kata ketua DPD Kasta Lombok Utara itu.
Ketua LUCW Lombok Utara Tarpiin Adam menambahkan, tidak hanya persolan tender proyek yang dimonopoli. Saat ini ada sembilan titik galian C di Lombok Utara yang diduga bermasalah. Dari jumlah itu, delapan titik tidak mengantongi izin. Ini dinilai menimbulkan kesan pembiaran pemerintah.
Ia berharap pihak terkait menertibkan masalah itu. Pihaknya tidak ingin Lombok Utara dilanda banjir dan longsor akibat alamnya rusak.
”Itu contohnya di galian C di Sanbaro, itu tidak berizin. Kok bisa mereka beroperasi padahal dekat dengan Polres Lombok Utara,” tegas dia.
Sementara Penasehat DPD LIRA Lombok Utara Asmuni Hasan mengatakan, persoalan di RSUD Lombok Utara juga harus menjadi perhatian. Mulai dari persoalan lelang proyek maupun pengadaan di RSUD yang membuat pembangunan di sana mangkrak. Tak hanya itu, pergeseran penjabat di RSUD juga dikhawatirkan berdampak terhadap pelayanan.
”Kalau orang baru semua yang diisi di sana, butuh proses lagi penyesuaiannya,” tegas dia.
Aksi demo tersebut tidak mendapat tanggapan dari Pemda Lombok Utara. Hal tersebut dikarenakan di saat bersamaan bupati tengah melakukan rapat daring. (fer/r9)
Editor : Wahyu Prihadi