”Kosong, tidak ada,” ujar Pj Sekda KLU Anding Duwi Cahyadi, kemarin (1/3).
Pemerintah KLU juga melihat belum ada kejelasan kegiatan BUMD. Hal ini menjadi salah satu alasan pemerintah tidak menganggarkan penyertaan modal.
Namun jika BUMD mampu berkembang, memiliki list dan program yang jelas, dia berharap itu disampaikan. Ketika itu dilihat bagus dan penting, tidak menutup kemungkinan dianggarkan tahun depan.
”Kalau sekarang tidak bisa,” sambungnya.
Anding membeberkan jika beban Pemerintah KLU saat ini sangat berat. Diantaranya Porprov yang dialihkan ke 2023, namun berubah menjadi November mendatang. Untuk hal ini saja, Pemerintah KLU harus menyediakan minimal Rp 2 miliar.
Belum lagi penyelesaian piutang pada pihak ketiga di Dinas Dikbudpora KLU sebesar Rp 3,4 miliar. Ditambah lagi piutang di RSUD agar manajemennya lebih baik lagi.
”Makanya ikhtiar kita di (APBD, Red) Perubahan," kata asisten III Setda KLU itu.
Pemerintah KLU juga belum melihat kondisi transfer Dana Insentif Daerah (DID) dari pusat. Pihaknya masih menunggu itu agar bisa memberikan gambaran jumlah anggaran yang dimiliki.
”Agar bisa disikapi program mana saja yang kita utamakan,” ucapnya.
Hal ini juga menjadi pertimbangan Pemerintah KLU tidak menganggarkan penyertaan modal untuk BUMD. Sebab jika Pemerintah KLU mengambil langkah penganggaran, dikhawatirkan akan menjadi masalah nantinya.
”Tetapi dengan Silpa kita kemarin Rp 16 milliar, sedikit kemungkinan untuk bisa kita menganggarkan BUMD,” jelasnya.
Berdasarkan laporan dari BUMD, ada beberapa hal yang sudah dilakukan. Diantaranya bekerja sama dengan sejumlah pemilik hotel untuk pasokan beras dan kopi.
”Hari ini (kemarin, Red) memang mereka RUPS,” tandasnya.
Kepala BKAD KLU Sahabudin mengatakan penyertaan modal sudah dilakukan pada 2021 lalu sebesar Rp 1 miliar. Mantan kepala Dinas Dukcapil KLU itu tak menampik jika hal tersebut ada kaitannya dengan kondisi keuangan daerah. ”Ada kemungkinan tahun depan kalau kondisi anggaran sudah normal,” pungkasnya. (fer/r9) Editor : Redaksi Desain Grafis