Tema yang diangkat, Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam rangka Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi Desa yang Berkelanjutan. ”Pemahaman pengelolaan keuangan desa, aparat sudah cukup memahami. Tetapi memerlukan penguatan kapasitas dan BPKP sudah membantu untuk pengawasan dana desa melalui aplikasi yang disiapkan,” kata Kepala Perwakilan BPKP NTB Sidi Purnomo pada Lombok Post, Kamis(19/10).
Ia menekankan perlunya kolaborasi dan sinergi serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pembangunan desa. Pengawasan BPKP mendorong Peran Lembaga Supra Desa dalam pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan desa. Baik oleh kecamatan, Dinas PMD, dan Inspektorat Daerah.
Dari sisi pemanfaatan teknologi informasi BPKP juga telah mengembangkan aplikasi pengelolaan keuangan dan pengawasan desa yaitu Siskeudes dan Siswaskeudes. Pengembangan teknologi informasi diharapkan mendorong interoperability data keuangan dan pembangunan desa. Serta peningkatan kapabilitas aparatur desa yang berkelanjutan. ”Untuk akuntabilitas keuangan desa, pencatatan aset, perencanaan dilakukan kegiatan pengawasan. Catatan yang ditemukan disampaikan ke desa sehingga bisa menjadi highlight bagi mereka untuk melakukan perbaikan,” imbuhnya.
Wakil Bupati KLU Danny Karter Febrianto Ridawan mengatakan pemerintah desa merupakan lini terdepan. Terutama dalam pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan kepada masyarakat. Serta menjadi tonggak utama keberhasilan program pemerintah.
”Memajukan desa adalah upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Sejak 2020, pemerintah desa di KLU telah mengelola anggaran sebesar Rp 626.462.873.079 yang terdiri dari dana desa sebesar Rp 367.607.020.000. Dana bagi hasil pajak dan retribusi sebesar Rp 217.125.177.900, alokasi dana desa sebesar Rp 43.730.675.179. ”Pengelolaan keuangan yang baik telah menjadi tekad Pemda KLU yang secara teknis diterapkan melalui pengelolaan keuangan yang baik, profesional, transparan dan akuntabel. Semuanya itu merupakan suatu keharusan dalam pencapaian koridor pemerintahan yang ideal,” ujarnya.
Desa memiliki ruang yang luas untuk dapat berkembang menjadi desa maju dan mandiri. Apalgi dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Sehingga menghasilkan output yang baik dan maksimal, serta mampu diterapkan di desa masing-masing. ”Pemerintah KLU memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya kegiatan ini oleh Perwakilan BPKP untuk memberikan pemahaman yang utuh terkait tata kelola keuangan desa,” terangnya.
Anggota Komisi XI DPR RI Hj Wartiah menyampaikan pencapaian dana desa semakin baik ditunjukkan oleh berbagai indikator pembangunan di pedesaan, penurunan angka kemiskinan pasca pandemi dan terbukanya lapangan kerja baru. Ini dibuktikan dalam lima tahun terakhir, serapan tenaga kerja, dana desa naik hingga empat kali lipat. Selain itu menurunnya penduduk miskin di pedesaan menjadi 14,1 juta mengalami pengurangan sebanyak 3,84 juta jiwa. ”Alokasi dana desa sebesar Rp 71 triliun atau mencapai 8,2 persen dari total dana transfer daerah,” tuturnya. (nur/r9)
Editor : Rury Anjas Andita