LombokPost - Pemda KLU mewacanakan pengelolaan sampah di kawasan tiga gili melalui sistem kerjasama pemerintah daerah dengan badan usaha (KPBU).
Rencana ini muncul menyusul adanya komitmen dari pemerintah agar pengelolaan sampah jauh lebih baik.
Cara penanganan saat ini dinilai masih belum bisa optimal tangani sampah di tiga gili KLU.
”Kita ingin dikelola secara serius, profesional. Jadi mungkin arahnya adalah KPBU. Arahnya ke situ kalau dari penilaian kita dengan cara saat ini belum optimal,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) KLU Rusdianto.
Saat ini sampah-sampah yang ada di kawasan gili langsung diolah. Sudah ada mesin pengolah yang memproduksi jadi bahan pupuk kompos.
”Karena kapasitas meningkat kita kewalahan menaruh hasil produksi itu. Sementara hasil produksi untuk langsung menjadi kompos itukan butuh waktu,” terangnya.
Paling cepat dua pekan untuk menjadi pupuk kompos. Ini yang membuat produksi dari mesin penggiling terus meningkat. Rusdianto menyebut, hal tersebut menjadi persoalan baru yang harus dicarikan solusi.
”Ke depan sambil berusaha menambah lahan untuk tempat penyimpanan hasil produksi pengolahan sampah, kita juga butuh lahan sebagai gudang penyimpanan sementara sebelum laku terjual,” katanya.
Rusdianto mengaku DLH sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Nantinya akan ditindaklanjuti dengan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). ”Sekaligus mempelajari aturan terkait bagaimana penerapan dari KPBU ini,” tuturnya.
Menurut Rusdianto, ada beberap pihak ketiga yang berminat. Tapi untuk menentukan mitra itu perlu pertimbangan matang. ”Ada mekanisme, ada regulasi yang harus kita pahami untuk bisa mengatur kerjasama itu,” imbuh Rusdianto.
Termasuk nanti soal kesepakatan setoran retribusi. Rusdianto mengatakan, dari KPBU ini diharapkan ada peningkatan retribusi dari pengelolaan sampah, sehingga akan menambah pendapatan asli daerah (PAD).
”Bukan hanya retribusi jadi tujuan kita, tapi bagaimana penanganan sampah bisa tertangani dengan baik dan tidak menjadi persoalan di daerah wisata. Yang kita jual wisata bersih berkelanjutan,” katanya.
Wakil Ketua DPRD KLU Hakamah mengatakan sudah saatnya pemda menseriusi penanganan sampah. Saat ini, dia menilai pemerintah belum mampu menangani masalah sampah dengan baik. Dia mencontohkan masih banyaknya sampah berserakan di ruang-ruang publik.
Yang cukup memperihatinkan, kerap ditemukan ada sampah di tempat-tempat wisata. Oleh sebab itulah, dia mendorong agar pemerintah daerah melakukan upaya-upaya serius dalam mewujudkan Lombok Utara yang bersih. (bib/r8)
Editor : Siti Aeny Maryam