Fakta tersebut diharapkan menjadi perhatian serius agar insiden serupa tidak terus menerus terjadi di Lombok Utara.
Ketua Komisi II DPRD Lombok Utara Kamah Yudiarto mengatakan, rentetan peristiwa ini menjadi peringatan serius.
Khusunya bagi pemerintah daerah. Karena itulah, dia meminta kepada pemerintah memperkuat standar pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat di kawasan wisata.
“Kejadian ini menjadi alarm bagi kita semua. Lombok Utara adalah daerah tujuan wisata, sehingga keamanan dan kenyamanan wisatawan maupun masyarakat harus benar-benar dipastikan,” ujarnya.
Dalam meningkatkan sistem keamanan itu, Pemda bersama aparat keamanan perlu menyiapkan langkah konkret.
Saat ini, banyak objek wisata di Lombok Utara belum dilengkapi sarana dan prasarana pendukung memadai.
Salah satunya adalah minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU) di sejumlah ruas jalan menuju lokasi wisata.
Untuk itu, dia menyarankan agar langkah-langkah penguatan kamtibmas segera dilakukan dengan mempercepat pengadaan PJU segera dilakukan.
Selain itu, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk memperkuat Kamtibmas di obyek wisata.
Mulai dari patroli rutin, penempatan posko keamanan, pemasangan penerangan jalan, hingga pelibatan masyarakat lokal dalam menjalankan SOP keamanan wisata.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan peduli dalam menjaga keamanan lingkungan masing-masing.
“Kami mengajak masyarakat untuk berhati-hati ketika beraktivitas, terutama di pantai atau lokasi sepi.,” pesan Kamah.
Lebih jauh, dewan akan terus mendorong agar pengelolaan keamanan wisata dilakukan secara terpadu.
Sinergi perlu dibangun antara pemerintah daerah, kepolisian, TNI, Satpol PP, hingga kelompok sadar wisata (Pokdarwis) terus diperkuat.
“Sinergi ini penting untuk menjaga citra Lombok Utara sebagai daerah wisata yang aman, nyaman, dan layak dikunjungi wisatawan,” tutup Kamah.
Editor : Siti Aeny Maryam