”Belum diketahui alasannya, karena Pemprov punya kewenangan,” kata Wakil Ketua DPRD KLU Hakamah.
Hakamah menerangkan, saat ini suplai gas melon di Lombok Utara sebanyak 11 ton per hari atau sekitar sekitar 3.667 tabung.
Jumlah ini mengalami penurunan dibanding sebelumnya yang mencapai 15 ton per hari.
”Kebutuhan harian masyarakat kita mencapai 25 ton, jadi memang ada kekurangan sangat besar. Tidak heran masyarakat kesulitan mencari gas elpiji di warung-warung,” ungkap Hakamah.
Ia menegaskan elpiji 3 kilogram merupakan barang subsidi dari pemerintah, sehingga pemakaiannya harus tepat sasaran.
Karena itu dia mengingatkan agar ASN, anggota dewan, serta pelaku usaha tidak menggunakan gas bersubsidi tersebut.
”Dewan dan ASN tidak boleh menggunakan gas elpiji subsidi, begitu juga tempat usaha. Subsidi ini hanya untuk masyarakat kecil, jadi harus tegas,” tuturnya.
Selain itu, Hakamah menyoroti masih minimnya jumlah agen elpiji di Lombok Utara. Saat ini hanya terdapat tiga agen resmi, sehingga distribusi belum maksimal.
Ia berharap ke depan jumlah agen bisa ditambah, termasuk mendorong koperasi maupun pengusaha lokal untuk ikut serta dalam penyaluran elpiji.
”Sekarang ada koperasi Merah Putih, kita berharap mau jadi pengusaha LPG agar masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan elpiji,” imbuhnya.
Politisi Partai Gerindra ini berharap agar jatah gas elpiji 3 kilogram Lombok Utara tetap seperti semula, yaitu 15 ton per hari. Untuk kepentingan itu, dia akan berkoordinasi dengan Pemprov NTB. ”Mudah-mudahan bisa bertemu dengan Gubernur langsung,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan KLU Haris Nurdin menyatakan kuota resmi sebenarnya masih normal.
Yaitu suplai per hari tujuh truk atau sekitar 23 ribu kilogram.
Ini berdasarkan penjelasan dengan SPBE Kayangan. Saat ini ada 4 agen resmi di Lombok Utara.
”Soal kelangkaan mungkin karena pemakaian meningkat, apalagi ada perayaan Maulid dan sebagainya,” jelas Haris.
Ia menambahkan, pihaknya akan mengecek langsung ke pangkalan untuk memastikan distribusi berjalan tepat sasaran.
Terkait harga, memang ada sedikit kenaikan di lapangan, meski tidak signifikan. Misalnya di Kecamatan Kayangan berharga sekitar Rp 20 ribu-Rp 22 ribu.
”Tetap kita upayakan ada penambahan kuota juga untuk KLU. Provinsi sudah bersurat ke pusat, mudah-mudahan segera mendapat respon agar kelangkaan tidak terjadi lagi,” tutupnya.
Editor : Siti Aeny Maryam