Sikap itu disampaikan Nova secara terbuka di hadapan demonstran yang melakukan aksi di halaman Kantor Bupati, Jumat (17/10) lalu.
Ketua Komisi III DPRD Lombok Utara Sutranto mengatakan, meski yang bersangkutan sudah menyatakan mundur, keputusan tetap di tangan bupati.
“Tentu keputusannya ada di Bupati nanti, apakah menerima atau menolak pengunduran diri tersebut,” jelasnya.
Terkait hal itu, dia berharap bupati menolak. Pasalnya, Nova baru beberapa bulan dipercaya memimpin RSUD Lombok Utara.
Di satu sisi, kabar yang diterimanya tak sedikit tenaga medis dan masyarakat yang juga menyesalkan keputusan itu.
Politisi PKB ini mengapresiasi kebesaran hati Nova yang bersedia melepas jabatannya.
Namun, ia mempertanyakan apakah keputusan mundur tersebut murni atas keinginan pribadi atau karena adanya tekanan dari pihak tertentu.
"Ini memunculkan pertanyaan, apakah mundurnya ini atas dasar keinginan sendiri atau karena tekanan," ujar Sutranto.
Sutranto menilai, yang terpenting saat ini adalah evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan RSUD.
Menurutnya, rumah sakit harus menampung keluhan masyarakat sebagai bahan pembenahan ke depan.
“Kami berharap tidak ada lagi kejadian yang membuat masyarakat kecewa,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kekurangan tenaga medis, terutama dokter spesialis di RSUD Lombok Utara.
Karena itu, ia mengimbau agar semua pihak menjaga kondusifitas dan tidak membuat suasana kerja menjadi tidak nyaman.
Sementara itu, Ketua LSM Lombok Utara Corruption Watch (LUCW) Adam Tarpiin mengapresiasi langkah yang diambil Nova.
Menurutnya, keputusan mundur tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral.
“Sikap gentleman seperti ini patut diapresiasi," kayanha.
Kata dia, ini menunjukkan kesadaran dan tanggung jawab moral atas situasi yang terjadi.
Adam berharap, pemerintah daerah segera menunjuk direktur baru.
"Yang bisa membuat RSUD lebih baik," katanya.
Desakan mundur drg. Nova berawal dari aksi demonstrasi di Kantor Bupati Lombok Utara.
Aksi tersebut merupakan buntut dari kasus kematian bayi Winda Astuti, warga Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, yang diduga akibat kelalaian penanganan medis di RSUD Lombok Utara.
Dalam aksinya, para demonstran menyuarakan sejumlah tuntutan. Di antaranya, mendesak pencopotan Direktur RSUD KLU.
Mereka juga meminta pertanggungjawaban moral dan materiil pihak manajemen RSUD atas dugaan kelalaian tersebut, serta mendesak Polres Lombok Utara melakukan audit dan investigasi menyeluruh.
Editor : Marthadi